Sistem Kearsipan Dinilai Masih Lemah | Pasific Pos.com

| 21 November, 2019 |

Suasana sosialisasi yang berlangsung belum lama ini (foto:iis) Suasana sosialisasi yang berlangsung belum lama ini (foto:iis)

Sistem Kearsipan Dinilai Masih Lemah

Papua Selatan Penulis  Minggu, 28 Juli 2019 23:49 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

MERAUKE,ARAFURA,-Resume terhadap audit kearsiapan di beberapa OPD dan kampung menunjukkan lemahnya sistem kearsipan disebabkan karena minimnya pemahaman tentang kearsipan dan terbatasnya SDM yang siap menangani kearsipan. Maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Merauke khususnya bidang pengelolaan arsip memandang perlu melakukan sosialisasi agar setiap instansi pemerintah/swasta memahami secara sungguh-sungguh pentingnya arsip dan pengelolaannya.

Sebab pimpinan instansi selaku pencipta arsip harus memberikan ruang seluas-luasnya kepada pimpinan unit kearsipan untuk menata dan mengelola arsip secara benar serta didukung sarana yang dibutuhkan sesuai standar yang baku. Pihaknya berharap usai mengikuti sosialisasi peserta dapat membagikan ilmu dan pemahaman yang baik di lingkungan kerja masing-masing sehingga Arsip Nasional RI terkait peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan dapat terlaksana dengan baik. Hal itu dikemukakan Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Merauke, Selvia Louisa Kaiba, S.Sos, MM pada sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta se-Kabupaten Merauke di gedung Kanol Sai belum lama ini.

Dijelaskan bahwa dalam rangka mempertahankan NKRI dan mencapai cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, arsip sebagai identitas dan jati diri bangsa serta sebagai memori, acuan dan bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus dikelola dan diselamatkan oleh negara. Untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak perdataan rakyat serta mendinamiskan sistem kearsipan maka diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsiapan sebagaimana dibutuhkan oleh suatu sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang handal.

Pemerintah yang baik dan bersih perlu didukung dengan kualitas pelayanan publik berstandar yang baik pula maka penyelenggaraan kearsipan di lembaga negara, Pemda, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, Ormas bahkan perseorangan harus dilakukan dalam suatu sistem penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif, terpadu dan diatur dalam SOP.

Dibaca 105 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.