Kepala Distrik Sidey : Kami sudah Mengklarifikasi Masalah Pengumpulan Sertifikat Tanah dan Uang | Pasific Pos.com

| 8 December, 2019 |

Kepala Distrik Sidey : Kami sudah Mengklarifikasi Masalah Pengumpulan Sertifikat Tanah dan Uang

Papua Barat Penulis  Sabtu, 27 Juli 2019 13:20 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP – Salah satu oknum aparat Distrik Sidey, Burhan, disebut-disebut warga Kampung Sidey Jaya mengumpulkan uang dan sertifikat tanah milik masyarakat setempat untuk diputihkan (balik nama). Namun, sudah hampir tiga tahun, proses balik nama itu tidak jelas. Saat mengumpulkan sertifikat tanah dan uang dari warga, Burhan menjabat sebagai Sekretaris Kampung Sidey Jaya.

Tak hanya mengumpulkan sertifikat, warga juga diminta uang dengan jumlah bervariasi antara Rp 250 ribu hingga Rp 1 juta rupiah per bidangnya. Hingga kini, sertifikat itu belum dikembalikan kepada warga beserta uang yang sudah dikumpulkan.

Terkait hal itu, Kepala Distrik Sidey, Mirdan Husein, mengaku sudah memperoleh informasi tersebut. Bahkan, dirinya sudah melakukan klarifikasi langsung dengan Burhan.

Kepada Tabura Pos, Kamis (25/7) melalui sambungan telepon, Mirdan menjelaskan saat ini Burhan menjabat sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Distrik Sidey sekaligus Penjabat Kepala Kampung Sidey Jaya karena masa jabatan kepala kampung sudah berakhir.

Sesuai hasil klarifikasi itu, kata Mirdan, Burhan mengakui saat itu menerima sertifikat dan uang dari warga tidak hanya dari Kampung Sidey Jaya, tapi juga Sidey Baru dan Kampung Sidey Makmur.

Namun, menurut pengakuan Burhan, sertifikat dan uang dari warga sudah diserahkan semuanya kepada Kepala Distrik Sidey kala itu, almarhum Oktovianus Rumbesu. “Itu semua waktu itu sudah diserahkan ke mantan kepala distrik yang sudah almarhum, Pak Oktovianus Rumbesu,” sebut Mirdan.

Dia menuturkan, klarifikasi dengan Burhan dilakukan pada Kamis (25/7) pagi di kantor Distrik Sidey. “Saya bilang ini ada kuitansi, dia bilang iya betul. Itu memang waktu itu beliau yang tanda tangan tapi sertifikat apa semua diserahkan kepada mantan kepala distrik. Jadi memang sudah diserahkan tapi memang diserahkan ke kepala distrik, Oktavianus Rumbesu almarhum. Ada buktinya juga sudah diserahkan ke saya,” pungkasnya.

Sementara itu, Burhan, yang dihubungi Tabura Pos ke ponselnya, kemarin, mengatakan program balik nama sertifikat tanah untuk Distrik Sidey kala itu untuk tiga kampung yang mengikuti program tersebut yakni Kampung Sidey Jaya, Sidey Baru, dan Kampung Sidey Makmur.

“Kan pada saat itu kita sudah ada namanya kepala PPATS (Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara), yang di Distrik Sidey waktu itu kepala distriknya, itu Pak Oktovianus Rumbesu itu. Terus dalam proses itu, di mana beliau kan meninggal dunia, sehingga program balik nama itu tidak lanjut,” katanya.

Namun, lanjut dia, semua uang dan sertifikat yang dikumpulkan warga sudah disetorkan kepadanya. Persoalan itu juga sudah dilaporkan ke Pemkab Manokwari. Akan tetapi, pemkab menyarankan agar harus ada PPATS terlebih dahulu sebelum melanjutkan proses itu.

Hingga saat ini, menurut dia, belum ada satu pun sertifikat yang balik nama. Sebab, waktu itu akta jual belinya belum ditandatangani oleh kepala distrik.

Tak hanya ke pemda, menurut Burhan, masalah itu juga sudah disampaikan ke BPN Kabupaten Manokwari. namun, dari BPN juga menyarankan agar distrik mengusulkan PPATS terlebih dahulu. “Makanya kita tunggu. Sekarang kita sudah usulkan PPATS itu,” sebutnya.

Dia meminta jika warga yang ingin mengambil kembali sertifikatnya bisa diambil melaluinya. Jika sudah ada program balik nama, sertifikat dikumpul kembali untuk diproses lebih lanjut.

“Bukti-bukti kita jelas. SP-10 itu lebih besar keuangannya, kurang lebih Rp 100 juta. Kalau SP-9 kurang lebih Rp 37 juta, dan SP-11 sekitar Rp 40 jutaan anggaran yang sudah masuk itu. Semua itu sudah disetorkan ke kepala distrik waktu itu. Kita ada bukti-bukti kuitansinya. Lengkap. Waktu itu, sertifikat ada semua di rumah kepala distrik. Namun sudah diambil oleh kepala kampung, diselamatkan,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala BPN Kabupaten Manokwari, Andris Menanti, mengatakan pihaknya akan mengecek aparat kampung yang mengumpulkan uang dan sertifikat untuk kepentingan balik nama tersebut. Sebab, bicara hak dan proses hak itu ada di BPN. Oleh karena itu, jika menyangkut sertifikat harusnya dikoordinasikan oleh kampung dengan BPN.

“Inisiatifnya sudah bagus. Cuma kan seharusnya koordinasi, sehingga ini transparan karena setelah masyarakat kumpulkan uang mereka nunggu-nunggu kapan ini, ternyata tidak ada,” sebutnya kepada Tabura Pos di kantornya baru-baru ini.

Menurutnya, koordinasi penting karena jika dilakukan kampung tapi tidak diketahui oleh BPN, akhirnya masyarakat mengeluh. Padahal, seharusnya masyarakat dibantu.

Ketika ditanyakan apakah sudah ada pengusulan balik nama sertifikat dari Kampung Sidey Jaya, dia mengatakan, dirinya belum lama menjabat sebagai kepala BPN. Oleh karena itu, akan ditanyakan ke stafnya terlebih dahulu.

“Apakah mereka ikut mengetahui itu ataukah tidak?” tukasnya. (BNB-R3) 

Dibaca 194 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.