Program Inovasi Desa Menjawab Kurangnya Pemanfaatan Dana Desa | Pasific Pos.com

| 17 November, 2019 |

Program Inovasi Desa Menjawab Kurangnya Pemanfaatan Dana Desa

Papua Barat Penulis  Sabtu, 27 Juli 2019 13:18 0
Beri rating artikel ini
(1 Voting)

Manokwari, TP – Penggunaan Dana Desa yang diluncurkan pemerintah pusat sejak tahun 2015 telah memberikan dampak positif bagi perjuangan memerangi kemiskinan dan ketidakberdayaan masyarakat di kampung-kampung.

Kondisi itu tampak dari kualitas hidup masyarakat di kampung yang semakin memadai. Itu terbukti dari beberapa indikator yakni diperolehnya pendapatan keluarga melalui pemanfaatan Dana Desa yang membuka lapangan kerja bagi masyarakat, adanya ruang bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam musyawarah kampung terkait penentuan program kegiatan pembangunan kampung yang dibiayai dari Dana Desa, serta munculnya semangat membangun diri dan lingkungan sebagai bagian dari keberhasilan proses pemberdayaan.

Meskipun demikian, menurut Wakil Bupati Manokwari, Edi Budoyo, sesuai hasi evaluasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kementerian Desa dan PDTT), masih kurangnya pemanfaatan Dana Desa untuk perbaikan, pertumbuhan, dan perkembangan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, diluncurkan program inovasi desa dengan penekanan pada pelaksanaan bursa inovasi desa.

“Isu ini merupakan hasil evaluasi secara nasional yang menghasilkan kebijakan pemerintah yang digulirkan demi menciptakan kemampuan melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, dan kesadaran dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di kampung melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat di kampung,” ujar Budoyo ketika membuka Rapat Koordinasi I Tim Inovasi Kabupaten (TIK) Manokwari Tahun 2019 di Hotel Oriestom Manokwari, Kamis (25/7).

Dia berharap, rapat koordinasi itu menghasilkan kesepakatan kerja yang dituangkan dalam rencana kerja tindak lanjut guna mendukung keberhasilan program inovasi desa, khususnya pelaksanaan bursa inovasi desa di Kabupaten Manokwari.

Budoyo menyampaikan isu menarik lain yang perlu dikembangkan dalam bursa inovasi desa yakni konvergensi pencegahan dan penanganan stunting di kampung-kampung. Penggunaan Dana Desa, katanya, tidak hanya diarahkan pada upaya pencegahan dan penanganan stunting, karena pemerintah bermaksud mewujudkan masyarakat Indonesia yang bebas stunting.

“Saya berharap agar peserta yang mengikuti rapat koordinasi memanfaatkan kegiatan ini sebagai forum diskusi bersama dengan pra narasumber, sehingga dapat saling bertukar pendapat juga dapat memberikan masukan dan saran demi terlaksananya program inovasi desa dengan baik dan tentunya dapat menjadi wadah diskusi terkait permasalahan-permasalahan yang terjadi di tempat tugas pendamping di Kabupaten Manokwari berjalan dengan sesuai prosedur,” tukasnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Manokwari, Jeffry Sahuburua, mengatakan berbeda dengan tahun lalu, bursa inovasi desa tahun ini akan dilaksanakan di semua distrik, sehingga membutuhkan waktu dan dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu, tim inovasi desa yang ditunjuk harus memahami betul tugas dan fungsinya.

Terkait rapat koordinasi itu, dia mengatakan, kegiatan tersebut dilaksanakan untuk memastikan kemampuan anggota dalam memahami latar belakang, tujuan, serta arah dan kebijakan program inovasi desa tahun 2019.

Selain itu, untuk memastikan kesiapsediaan anggota tim dalam partisipasinya mendorong dan memfasilitasi penguatan kapasitas kepala kampung dan warganya dengan orientasi pemenuhan kebutuhan dasar guna pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan program prioritas yang ditetapkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

“Di samping itu, memastikan kesiapsediaan anggota tim dalam mendorong masyarakat menciptakan inovasi atau kebaruan dalam penggunaan Dana Desa dan pertukaran pengetahuan, serta memastikan adanya dukungan teknis berupa penyedia peningkatan kapasitas teknis desa untuk pelayanan masyarakat,” katanya.

Rapat koordinasi dihadiri oleh Kelompok Kerja Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa (Pokjak PPID) serta Kelompok Kerja Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (Pokja P2KTD) sebanyak 42 orang; kepala distrik sebanyak sembilan orang; Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID) dari sembilan distrik sebanyak sembilan orang; serta pendamping professional sebanyak 68 orang orang. (BNB-R3) 

Dibaca 224 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.