Mandacan : Berakhirnya Dana Otsus akan Mengundang Sekelumit Persoalan | Pasific Pos.com

| 18 October, 2019 |

Mandacan : Berakhirnya Dana Otsus akan Mengundang Sekelumit Persoalan

Papua Barat Penulis  Sabtu, 27 Juli 2019 13:17 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat bersama Pemprov Papua, LIPI dan KPK menggelar rapat koordinasi dan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerjasama, di Swissbel Hotel Jayapura, Kamis (25/7).

Penandatanganan MoU dan perjanjian kerjasama ini dibidang Peternakan, Implementasi Taksi Online, dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta pengkajian kebijakan penyelenggaraan pemerintah.

Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan dalam sambutannya menyampaikan banyak terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada pimpinan KPK atas motivasi dan kerja keras yang diberikan kepada pemprov Papua dan Papua Barat.

“Sehingga hari ini (kemarin) Pemprov Papua dan Papua Barat dapat duduk bersama menandatangani MoU dan PKS bersama pimpinan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI),” kata Mandacan.

Orang nomor 1 di jajaran Pemprov Papua Barat ini juga memberikan apresiasi dan penghargaan kepada pimpinan LIPI atas dukungan yang diberikan untuk pengkajian penyelenggaraan otonomi khusus (Otsus) di provinsi Papua dan Papua Barat.

“Sebagaimana kita ketahui, tahun 2022 pemberian anggaran Otsus 2 persen yang bersumber Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional akan berakhir. Demikian juga, 2025 dana bagi hasil (DBH) migas juga akan mengalami pengurangan presentasi,” kata Mandacan.

Dengan demikian, menurut Mandacan, pemprov Papua dan Papua Barat harus mempersiapkan diri, karena akan mengalami persoalan dalam proses pembiayaan pembangunan masyarakat Papua.

Bahkan, sambung dia, dikhawatirkan dapat mengundang persoalan lain yang bisa mengganggu penyelenggaraan pemerintahan di tanah Papua.

“Sekelumit permasalahan yang diprediksi akan terjadi dan mengganggu ketentraman masyarakat dan pemerintah daerah di tanah Papua, maka upaya jalan keluar terus diupayakan dan didorong berbagai pihak,” tukasnya.

Gubernur Mandacan juga mengungkapkan bahwa pemprov Papua Barat siap mendukung dan tentunya juga membutuhkan komitmen bersama antara pemprov Papua dan Papua Barat terhadap upaya tersebut.

“Kajian penyelenggara otsus terutama dasar hukumnya, kami bersedia menyampaikan secara tertulis penandatanganan dan arah berpikir kami tentang adanya sebuah undang-undang Otsus yang perlu direvisi total atau sebagian sesuai dengan kondisi masyarakat di daerah berdasarkan penandatanganan MoU dan PKS hari ini,” tandas Mandacan. [FSM-R3] 

Dibaca 108 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.