Masih Ada Eks Anggota Dewan Papua Belum Kembalikan Kendaraan Dinas | Pasific Pos.com

| 6 December, 2019 |

Juliana Waromi Juliana Waromi

Masih Ada Eks Anggota Dewan Papua Belum Kembalikan Kendaraan Dinas

Info Papua Penulis  Jumat, 26 Juli 2019 18:47 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Jayapura,- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan masih banyak kendaraan dinas yang belum dikembalikan mantan anggota DPR Papua.

"Kami imbau mantan anggota DPRP yang memiliki kendaraan harus segera dikembalikan ke Sekertariat Dewan untuk kemudian diserahkan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerag (BPKAD), sehingga nanti anggota DPRD aktif, mereka sudah menerima tunjangan transportasi sesuai PP 18 tahun 2017," kata Koordinator Tim Supervisi KPK Wilayah Papua, Maruli Tua kepada wartawan di Jayapura, Jumat, 26 Juli 2019.

Maruli juga menyebut, ada pimpinan DPR Papua saat ini menguasai kendaraan lebih dari satu. "Kami sudah minta Sekwan untuk menyurati pimpinan DPR untuk kembalikan kendaraan dinas," tegasnya.

Menanggapi itu, Sekertaris Dewan (Sekwa) DPRP, Juliana Waromi mengaku untuk penertiban aset yang masih dikuasai oleh mantan Anggota DPRP, pihaknya telah menyurat. Dimana dari 27 aset yang belum dikembalikan, 6 kendaraan diantaranya sudah dikembalikan.

"Kita sudah melakukan upaya dengan menyurat, namun karena mereka yang pegang (kendaraan dinas) jadi agak susah. Pastinya kita tetap akan mengikuti petunjuk dan arahan KPK, sebab kita berhadapan dengan mereka agak susah,"akunya.

Sekwan mengaku, 6 kendaraan yang dikembalikan, saat ini ada di Kantor DPR Papua, dan sisa yang masih dikuasi mantan anggota dewan keberadaaanya belum di ketahui.

"Kita tidak tau kendaraan dinas yang masih dikuasai mantan anggota dewan ini ada dimana, nanti kita surati dan kita tanya lagi ke mereka, tentu kerjasama dengan KPK ini sangat baik sekali," ujarnya.

Lanjutnya, terkait dengan rumah dinas DPR Papua di jalan Baru Kotaraja, masalahnya sudah lama sejak tahun 2013, dan sejak dirinya dipercayakan menjadi sekwan tahun 2014 lalu, pihaknya sudah perintahkan kepada eks anggota dewan untuk kosongkan rumah dinas, tetapi mereka juga tidak mau keluar juga.

Oleh karena itu, pihaknya akan mengacu pada perintah KPK. "Kita akan ikuti arahan dari KPK, dan pihaknya sangat setuju dengan langkah KPK menggandeng Kejati untuk menertibkan aset pemerintah ini," ucapnya.

Dibaca 120 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.