Yoteni Sebut KONI PB Tidak Bisa Terima Dana dari Sponsor | Pasific Pos.com

| 19 August, 2019 |

Yoteni Sebut KONI PB Tidak Bisa Terima Dana dari Sponsor

Papua Barat Penulis  Rabu, 24 Juli 2019 13:49 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Papua Barat, dalam persiapan Pra PON 2019 untuk menuju PON XX di Jayapura Tahun 2020, terbentur dengan keterbatasan anggaran.

Dimana, KONI Papua Barat, hanya diberikan anggaran sekitar Rp. 35 miliar lebih dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat dan harus dibagi ke semua cabang olahraga (cabor) dalam rangka persiapan Pra PON 2019.

Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi Otsus DPR Papua Barat, Yan A. Yoteni, menyarankan agar kekurangan anggaran dimasukkan Pemprov Papua Barat dalam APBD Perubahan 2019.

Dia menyadari, mempersiapkan atlet dari cabang olahraga untuk persiapan mengikuti Pra PON 2019, tentu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Apalagi, cabor-cabor harus memasukkan para atletnya mengikuti Training Center (TC) yang kebanyakan dilakukan di luar daerah.

“Anggaran yang ada kalau terlihat memang besar, tetapi kalau dibagi ke cabor-cabor pasti dapat sedikit, ada juga yang tidak cukup untuk cabor lakukan TC,” kata Yoteni kepada para wartawan di salah satu Hotel di Manokwari, Senin (22/7).

Oleh sebab itu, dirinya sangat setuju bila kekurangan anggaran untuk Pra PON dimasukkan dalam APBD Perubahan 2019 mendatang.

Namun lanjut dia, agar mengetahui berapa besar kekurangan anggaran yang dibutuhkan, maka KONI Papua Barat, harus melakukan pertemuan dengan para pengurus cabor yang akan mengikuti Pra PON.

“Harus tambah. Pra PON ini kan persiapan untuk PON 20 di Jayapura. Kalau mau cabor-cabor dari Papua Barat lolos semua ke PON dan tampil raih prestasi harus tambah di perubahan ini,” jelasnya.

Disinggung apakah KONI harus mencari tambahan anggaran dari pihak ketiga untuk menutupi kekurangan anggaran yang dibutuhkan, Yoteni menilai, KONI Papua Barat, bisa saja mencari sponsor, namun, harus melihat aturan yang ada sebab, KONI Papua Barat merupakan bagian dari pemerintah yang tidak bisa sembarang menerima anggaran dari pihak ketiga.

“Kalau menurut bapak untuk sponsor bisa saja, tetapi KONI kan langsung dari pemda dan pemerintah tidak bisa mendapatkan dana dari sponsor. Kecuali club mandiri yang terlepas dari pemda seperti Persipura, itu baru bisa terima dari sponsor, tapi kalau yang dibiayai dari KONI tidak ada celah untuk itu,” jelasnya.

Oleh sebab itu, Yoteni yang juga sebagai Ketua Komisi A DPR Papua Barat, berharap KONI Papua Barat dapat mengusulkan kekurangan anggaran kepada Pemprov Papua sehingga bisa dilanjutkan ke DPR Papua Barat untuk segera dibahas dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang ada.

“Kekurangan anggaran untuk persiapan Pra PON harus sudah diperhitungkan. Kemudian, setelah Pra PON nanti, KONI juga harus sudah mempunyai catatan anggaran yang dibutuhkan untuk PON 20 di Jayapura, karena tentu kebutuhannya berbeda. Kami di DPR Papua Barat, mendukung itu, apalagi tahun kemarin (2018) ada sisa anggaran yang cukup banyak yang dikembalikan ke kas daerah,” tandas Yoteni. [SDR-R1] 

Dibaca 72 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.