Dinas PLH dan Unipa Kerjasama Lakukan Pemetaan Batas-batas Hak Ulayat antar Marga | Pasific Pos.com

| 24 October, 2019 |

Dinas PLH dan Unipa Kerjasama Lakukan Pemetaan Batas-batas Hak Ulayat antar Marga

Papua Barat Penulis  Rabu, 24 Juli 2019 13:32 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Bintuni, TP - Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup (PLH) Kabupaten Teluk Bintuni, melakukan kerja sama dengan menandatangani MoU untuk membuat pemetaan batas-batas hak ulayat antar marga di Distrik Bintuni dan Manimeri.

Pemetaan tersebut ditandai dengan sosialisasi atau konsultasi publik yang dilakukan antara dinas PLH, Unipa dan pemilik hak ulayat yang ada di 2 Distrik Bintuni dan Manimeri sebagai pilot project yang dilaksanakan selama 3 bulan.

“Kami melakukan pemetaan batas-batas hak ulayat antar marga di Distrik Bintuni dan Manimeri untuk melihat secara jernih dan jelas batas-batas hak ulayat antara satu marga dengan marga lainnya. Kedepannya kalau memungkinkan kita juga akan memetakan semua batas-batas hak ulayat dari suku-suku yang ada di kabupaten Teluk Bintuni,” ungkap Kepala Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Bintuni Syaiful Killian, SP kepada Tabura Pos, saat ditemui di Bintuni, Selasa (23/7).

Ia menjelaskan, saat ini pihaknya sedang melihat tanah itu, belum berharga tetapi dikemudian hari apabila ada investor yang hendak melakukan investasi di daerah ini, maka tanah tersebut akan menjadi penting.

Lanjut dia, apabila ada investor yang masuk ke daerah tersebut, maka investor akan berurusan dengan marga pemilik hak ulayat di daerah ini.

“Sehingga kita bisa meminimalisir konflik-konflik horizontal yang akan terjadi di masyarakat sebelum investor tersebut masuk untuk berinvestasi,” jelasnya.

Killian menerangkan, pemetaan batas-batas hak ulayat antar marga bukan saja dibutuhkan investor, tetapi pemerintah daerah juga membutuhkan data pemetaan tersebut dalam melaksanakan pembangunan.

Misalnya sebut dia, pemerintah daerah mungkin akan melakukan pembukaan jalan atau pembangunan di 2 distrik tersebut, maka dengan adanya pemetaan batas-batas hak ulayat antar marga, maka pihaknya akan mengetahui secara pasti batas ulayat milik marga siapa.

“Sehingga mumudahkan pemerintah daerah berurusan dengan marga pemilik hak ulayat yang telah dipetakan tersebut dan ke depan hak ulayat antar marga ini kita akan petakan seluruhnya dan pabila sudah selesai maka kita akan membuat legalitas melalui peraturan bupati (Perbup) sebagai pengakuan kepada batas-batas hak ulayat antar marga yang ada di daerah ini,” bebernya.

Kepala Dinas PLH itu juga mengatakan, pihaknya sudah melakukan konsultasi publik dan dihadiri oleh semua pemilik hak ulayat yang ada di distrik Bintuni dan Manimeri.

Selanjutnya kata dia, pihaknya akan turun mendampingi Tim Kerja Unipa untuk melihat batas-batas hak ulayat dengan menentukan titik-titik koordinat hak ulayat antara satu marga dengan marga lainnya.

Dirinya berharap, dengan pemetaan hak ulayat berdasarkan penentuan batas-batas berdasarkan koordinat ini, nantinya tidak ada lagi konflik-konflik yang terjadi di tingkat bawah.

“Dimana batas-batas hak ulayat mereka dulunya itu ditentukan hanya berdasarkan batas-batas pohon-pohon atau sungai, tetapi dengan dibuatnya pemetaan batas hak ulayat antar marga dengan menentukan titik-titik ordinatt, maka nantinya banyak pihak yang akan memerlukan hasil pemetaan hak ulayat antar marga ini. Dimana bagi yang berkepentingan akan melihat apabila dia mau melakukan investasi ditempat ini maka dia harus berhubungan dengan marga siapa. Apakah itu marga Yettu, Tiri, Genom, Iba dan lainnya yang merupakan pemilik hak ulayat yang ada di distrik Bintuni maupun Manimeri,” tandas Killian. [ABI-R4] 

Dibaca 77 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.