80 Persen Dana Kampung Telah Dicairkan | Pasific Pos.com

| 14 December, 2019 |

Kepala DPMPK Kabupaten Jayapura, Elisa Yarusabra, S.Sos Kepala DPMPK Kabupaten Jayapura, Elisa Yarusabra, S.Sos

80 Persen Dana Kampung Telah Dicairkan

Kabupaten Jayapura Penulis  Selasa, 23 Juli 2019 21:08 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

SENTANI – 80 persen dana kampung bagi 139 kampung di Kabupaten Jayapura yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) telah dicairkan oleh Pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kampung (DPMPK) Kabupaten Jayapura.

Demikian disampaikan Kepala DPMPK Kabupaten Jayapura, Elisa Yarusabra, S.Sos kepada awak media saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (23/7) siang.

Dikatakan, sisa 20 persen diharapkan untuk secepatnya di cairkan sehingga tahap kedua dapat dicairkan.

“Keterlambatan pencairan ini disebabkan oleh lambat masuknya laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kampung tahun 2018. Bagi yang telah memasukan laporan maka dananya telah dicairkan, sisanya belum cair karena belum masukan laporan,” ujarnya.

Menurutnya, dana kampung bersumber dari APBN disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD), sedangkan dana kampung yang bersumber dari APBD disebut dengan Alokasi Dana Kampung (ADK). Kedua sumber dana sepenuhnya akan diturunkan ke masing-masing kampung guna membiayai program-program pembangungan kampung.

Dirinya menerangkan, untuk pentahapan pencairan dua sumber dana tersebut berbeda, yakni ADD dalam proses pencairannya dilakukan selama tiga tahap, sementara dana ADK dicairkan dua tahap. Tahap pertama dicairkan berdasarkan laporan tahun 2018 sedangkan tahap kedua dan ketiga di cairkan berdasarkan laporan penggunaan dana kampung tahap satu.

Yarusabra memastikan bahwa semua kampung di Kabupaten Jayapura akan mendapat pencairan dana kampung dalam bulan ini. Sebab memasuki akhir bulan ini dan masuk awal bulan Agustus, proses pencairan tahap kedua mulai disiapkan guna pencairan.

Untuk itu, Kadis DPMPK Kabupaten Jayapura ini menegaskan, bahwa laporan pertanggungjawaban penggunaan setiap dana kampung yang masuk, baik ADD maupun ADK hendaknya digunakan secara baik unttuk pembangunan dan dapat dipertanggungjawabkan guna memastikan pencairan tahap-tahap selanjutnya.

“Kami tidak akan beri toleransi kepada kampung-kampung yang tidak memasukan laporan pertanggungjawaban. Bagi kampung yang tidak memasukan laporan maka sudah tentu, dana kampung seluruhnya akan ditahan,” tegasnya.

Elisa mengharapkan dukungan dan kerjasama dari semua kampung dalam proses pelaporan, sehingga secara kelembagaan dapat membantu pihaknya untuk menyiapkan administrasi terkait pencairan dana-dana kampung. Selain itu, untuk mempermudah proses pertanggungjawaban kepada lembaga-lembaga pengawas internal.

Dibaca 139 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX