KPK Bantu Pemprov Papua Selesaikan Sengketa Tanah Adat | Pasific Pos.com

| 17 August, 2019 |

KPK Bantu Pemprov Papua Selesaikan Sengketa Tanah Adat

Info Papua Penulis  Senin, 22 Juli 2019 21:24 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Jayapura,- Masalah sengketa tanah adat di Papua marak terjadi, walaupun sudah bersertifikat oleh pemerintah daerah. Hal inipun menjadi perhatian serius dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal mengatakan, Perdasus No 23 Tahun 2008 telah ditetapkan tahun 2008, namun dalam pelaksanaannya belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, karena belum mampu mengurangi permasalahan tentang ulayat di Papua.

Untuk itu, perlu dilakukan refleksi terkait pelaksanaannya, agar dapat diidentifikasi akar masalah dan mendapatkan solusi sehingga maksud dari Perdasus ini dapat tercapai.

"Perdasus ini dilahirkan juga untuk merespon pemanfaatan tanah-tanah adat di Papua yang telah menimbulkan penurunan kualitas lingkungan, ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan dan penggunaan, kurangnya daya dukung lingkungan, peningkatan konflik dan kurang diperhatikannya kepentingan masyarakat adat serta kelompok masyarakat rentan lainnya," katanya ketika membuka kegiatan semiloka "Quo Vadis" pengaturan pertanahan di Jayapura, Senin (22/7).

Dikatakan, pemerintah Papua berkomitmen untuk menjaga keanekaragaman hayati dana memanfaatkan sumber daya alam dengan menggunakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua.

Sementara itu, Koordinator Wilayah VIII KPK, Adlinsyah Malik Nasution mengatakan, KPK mendapat banyak masukan terkait aset-aset pemerintah yang sudah bersertifikat, tetapi banyak juga digugat oleh para pemilik hak ulayat.

"Ada Perdasus Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, namun hal ini perlu diluruskan. Untuk itu, kami akan membantu pemerintah untuk menyelesaikan," kata Adlinsyah.

Ia berharap lewat semiloka "Quo Vadis" pihaknya bisa mendapat laporan yang lebih konkkrit terkait pemasalahan tanah di Papua, khususnya yang terdaftar sebagai aset milik daerah.

"Silahkan sampaikan masukan kepada kami terkait semua itu. Dengan harapan kedepan langkah kita dalam menyelesaikan masalah aset akan semakin baik," ujarnya.

Dibaca 68 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.