DPR Papua Barat Dorong Draft Revisi UU Otsus Masuk Prolegnas 2019 | Pasific Pos.com

| 19 August, 2019 |

DPR Papua Barat Dorong Draft Revisi UU Otsus Masuk Prolegnas 2019

Papua Barat Penulis  Senin, 22 Juli 2019 03:02 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP – Mengantisipasi berkahirnya Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus) yang menjadi dasar hukum penyaluran uang ke Provinsi Papua Barat pada 2021, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR) Papua Barat, telah mengajukan Draft Revisi UU Otsus ke PemerintahPusat, sebagai bahan revisi UU Otsus bila nanti Pemerintah Pusat memperpanjang Otsus di Papua Barat.

Ketua DPR Papua Barat, PietersKondjol, mengatakan, UU Otsus untuk Papua dan Papua Barat, akan berkahir pada 2021 dan belum diketahui apakah akan dilanjutkan atau tidak.

Meksipun demikian, jelas Kondjol, sebagai bentuk antisipasi dan kesiapan Papua Barat terkait keberlanjutan UU Otsus, maka pihaknya sudah mengirim Draft UU Otsus ke PemerintahPusat.

“Kami DPR Papua Barat telah mengusulkan Draft Undang-Undang Otsus ke Pemerintah Pusat, untuk menjadi bahan evaluasi oleh pemerintah,” jelas Kondjol dalam siaran persnya kepada wartawan di Kantor DPR Papua Barat, belum lama ini.

Kondjol mengatakan, Draft Revisi UU Otsus sudah diserahkan DPR RI,sejak beberapa tahun lalu, dengan harapan bisa didorong dalam program legislasi nasional (Prolegnas).

“Otsus di Papua dan Papua Barat ini akan berakhir pada 2021, harus satu tahun sebelum berakhir minimal hari ini sudah disiapkan, sehinga 2020 sudah lahirUndang-Undang Otsus yang sudahdirevisi, sehingga 2021 sudah bisa jalan,” jelasKondjol.

Orang nomor 1 dijajaran DPR Papua Barat ini mengaku, diakhir masa jabatan DPR Papua Barat, pihaknya akan mendorong agar Draft Revisi UU Otsus bisa masuk dalamProlegnas dan dapat dibahas yang akhirnya akan melahirkan UU Otsus yang sudah direvisi untuk Papua dan Papua Barat.

“Dalam pertemuan denganKemengari, saya sudah sampaikan bahwa Draft UU Otsus sudah ada di Senayan, bahkan sudah hampir lima tahun tidak pernah masuk dalam Prolegnas di DPR RI. Menurut kami, ini catatan minor dari DPR RI,” terangnya.

Dirinya berharap, melalui Kemendagri dapat mendorong Draft Revisi UU Otsus bisa masuk dalamProlegnas, sehingga sudah ada UU Otsus yang direvisi yang siap digunakan begitu berakhirnya UU OtsusNomor 21 Tahun 2001.

Kondjol merasa masih banyak terobosan-terobosan yang masih akan dilakukan DPR Papua Barat, di masa kepemimpinannya. Namun, menurut dia, mengajukan Draft RevisiUU Otsus adalah hal kecil yang sudah dilakukan untuk kepentingan masyarakat Papua. [SDR-R1] 

Dibaca 60 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.