Koalisi Buruh Mahasiswa dan Rakyat Papua Nyatakan 8 Sikap | Pasific Pos.com

| 8 December, 2019 |

Koalisi Buruh Mahasiswa dan Rakyat Papua Nyatakan 8 Sikap

Headline Penulis  Minggu, 21 Juli 2019 14:24 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Terkait Mogok Kerja Buruh dan PHK Sepihak Oleh PT Freeport

 

BERAWAL dari berlarut-larutnya perundingan dan negosiasi perpanjangan kontrak karya dan investasi Freeport McMoran dengan Pemerintah Indonesia, telah membawa dampak pada situasi ketidakpastian kelanjutan bisnis PT. Freeport Indonesia termasuk nasib para pekerja. Menghadapi tekanan Pemerintah Indonesia yang hanya memberikan izin ekport per enam bulan, dengan alasan efisiensi, Freeport lalu mengancam akan melakukan PHK besar-besaran terhadap karyawannya. Padahal secara teknis belum ada pembuktian terkait kondisi keuangan sesungguhnya yang bisa menjustifikasi bahwa PTFI mengalami kerugian dan perlu melakukan kebijakan efisiensi.

Selanjutnya pada 26 Februari 2017, Freeport tetap mengeluarkan kebijakan efisiensi melalui ‘furlough’ atau merumahkan karyawan hingga jangka waktu tertentu, meskipun kebijakan ini tidak diatur dalam Sistem Ketenagakerjaan RI. Dari sekitar total 12 ribu pekerja tetap dan 20 ribu pekerja kontrak, Freeport mulai mengurangi 10% jumlah karyawannya melalui kebijakan furlough kepada pekerja privatisasi, kontraktor dan sub kontraktor. Kebijakan yang dilakukan tanpa adanya pemberitahuan dan kesepakan antara perusahaan, para pekerja dan serikat pekerja ini, lalu menyasar beberapa pengurus dan komisaris Serikat Pekerja yang dianggap vokal, guna melemahkan posisi serikat pekerja.

Dampak kebijakan ini pun dilakukan dengan para pekerja yang akan dikembalikan ke tempat asal, hanya diberikan waktu selama 2 hari untuk mengumpulkan barang pribadi. Managemen PT Freeport juga telah mengirim ratusan amplop kepada para pekerja setiap harinya secara acak lewat departemen dan barak pekerja yang berisi pemberitahuan Program Furlough yang mengharuskan para pekerja menuruti program yang ada tanpa ada kesempatan untuk membela diri. Di samping itu, manajemen melalui camp office dan security, melakukan tindakan kekerasan dengan mengeluarkan barang secara paksa dari barak karyawan.

Kebijakan Furlough lalu diikuti Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak kepada para pekerja yang melakukan Mogok Kerja (Moker) karena dianggap telah meninggalkan pekerjaan. Hal ini kemudian mengindikasikan bahwa Freeport telah berlaku sewenang-wenang dan memaksakan kepentingannya kepada Pemerintah Indonesia. Dampak dari PHK sepihak yang dilakukan Manajemen PTFI, lalu menyebabkan tragedi kemanusiaan (dampak materil dan moril) yang bukan hanya dialami para karyawan, tapi juga keluargannya.

Tak terhitung telah banyak karyawan dan keluarganya yang hidupnya terkatung-katung, menderita secara ekonomi dan sakit karena BPJS Kesehatan mereka dihentikan. Bahkan hingga kini sudah 50 orang karyawan/pekerja yang meninggal. Semua ini akibat dari sikap arogansi dan kebijakan tidak berperikemanusian Manajemen PT. Freeport Indonesia yang juga telah dikecam berbagai pihak.

Selanjutnya, menindaklanjuti surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua Nomor : 560/1271, tertanggal 12 September 2018 perihal: Penjelasan Penanganan Kasus Mogok Kerja Karyawan PT. Freeport Indonesia dan dikeluarkannya Surat Gubernur Provinsi Papua Nomor 540/14807/SET, tertanggal 19 Desember 2018, perihal: Penegasan Kasus Mogok Kerja PT. Freeport Indonesia yang sah secara hukum, maka Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe, SIP,MH, telah menegaskan bahwa :

Pertama, PT. Freeport Indonesia selaku perusahaan yang berkepentingan wajib membayarkan hak-hak dan tunjangan tetap berdasarkan PKB XIX PT. Freeport Indonesia tahun 2015-2017 sampai ada putusan hukum tetap sesuai Pasal 155, ayat 1, 2 dan 3, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa : (1) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 ayat (3) batal demi hukum. (2) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh, pemutusan harus tetap melaksanakan kewajibannya. (3) Perusahaan saat melakukan penyimpangan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh.

Kedua, Mogok Kerja yang dilakukan pekerja PTFI, privatisasi, kontraktor dan sub kontraktor, sejak 1 Mei 2017, telah sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan Pasal 139 dan 140 sehingga mogok kerja tersebut sah secara hukum. Selanjutnya atas mogok kerja sah tersebut sesuai Pasal 144 menyarakan bahwa pengusaha/perusahaan (dalam hal ini PT. Preeport Indonesia) dilarang : (a) mengganti pekerja/buruh yang mogok kerja dengan pekerja/buruh lain dari luar perusahaan atau, (b) memberikan sanksi atau tindakan balasan dalam bentuk apa pun kepada pekerja/buruh dan pengurus serikat pekerja/serikat buruh selama dan sesudah mogok kerja.

Ketiga, Atas pertimbangan dimaksud diatas, maka Gubernur Papua telah menegaskan bahwa PT. Freeport Indonesia, privatisasi, kontraktor dan sub kontraktor agar mempekerjakan kembali dan membayar hak-hak pekerja/buruh sebagaimana semestinya sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

Namun sampai dengan saat ini atau sudah hampir tujuh bulan sejak Surat Penegasan Gubernur Papua itu dikeluarkan pada 19 Desember 2018, pihak Manajemen PT. Freeport Indonesia belum juga memenuhi kewajiban hukumnya sebagaimana dimaksud. Justru Manajemen PT. Freeport Indonesia terkesan masih membangkang bahkan telah melecehkan Surat Penegasan Gubernur Provinsi Papua tersebut dengan Surat Nomor EVP-HR SECURITY/PTFI/0040/II/2019, tertanggal 22 Februari 2019. Dimana dalam surat tersebut, Manajemen PT.FI menyatakan bahwa sehubungan dengan permasalahan 3274 eks pekerja PTFI dari total 8300 karyawan, telah dikualifikasikan mengudurkan diri berdasarkan aturan ketenagakerjaan akibat meninggalkan pekerjaan dan mangkir berkepanjangan.

Sebelumnya, pada 21 Desember 2017, Manajemen PT. Freeport berdasarkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan telah menyepakati dengan PP SPKEP SPSI dengan jangka waktu tertentu untuk memberikan bantuan berupa tambahan sampai dengan maksimal 4,5 bulan upah, penghapusan utang kepada perusahaan dan tetap membuka kesempatan untuk bekerja di perusahaan kontraktor PTFI bagi eks pekerja yang menyepakati bantuan ini, dan apabila eks pekerja tidak menyepakati bantuan tersebut, mereka dapat menempuh upaya hukum melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Manajemen PT. Freeport juga menyatakan bahwa klaim eks pekerja seperti dalam Surat Gubernur Papua sepatutnya diajukan melalui mekanisme di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Dengan demikian, menanggapi sikap Manajemen PT. Freeport Indonesia yang masih terus membangkan dan tidak melaksanakan kewajiban hukumnya, maka bersama ini kami Koalisi Buruh Mahasiswa dan Rakyat Papua Untuk Keadilan dan Kesejahteraan menyatakan bahwa :

1) Menolak dengan tegas Surat Tanggapan dari Manajemen PT. Freeport Indonesia atas Surat Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe,SIP,MH, karena dengan jelas sangat melecehkan (merendahkan) wibawa seorang Gubernur Papua selaku Kepala Daerah dan penguasa (Pemerintah) wilayah Provinsi Papua.

2) Mogok Kerja (Moker) yang dilakukan karyawan PTFI, privatisasi, kontraktor dan sub kontraktor, sejak 1 Mei 2017, telah sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga mogok kerja tersebut sah secara hukum. Dengan demikian Manajemen PTFI wajib melakukan kewajiban hukumnya sesuai Surat Penegasan Gubernur.

3) Menolak membawa kasus Mogok Kerja (Moker) karyawan PTFI ke tahap Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) karena jika ini dilakukan, hasilnya sudah pasti akan merugikan para pekerja/karyawan yang telah melakukan Mogok Kerja.

4) Menolak kebijakan Furlough karena tidak diatur dalam UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan kebijakan ini sangat merugikan karyawan/pekerja.

5) Meminta Gubernur Provinsi Papua untuk segera membentuk tim yang melibatkan Pemerintah Provinsi (Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua, DPRP, MRP) bersama Serikat Buruh guna menangani persoalan Mogok Kerja (Moker) dan PHK sepihak yang dilakukan Manajemen PTFI.

6) Meminta Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe,SIP,MH, untuk dapat memfasilitasi perwakilan pekerja/buruh Mogok Kerja (Moker) PTFI beserta serikat pekerja dan koalisi untuk dapat bersama-sama Gubernur bertemu Presiden RI, Ir. Joko Widodo guna menyampaikan kembali persoalan Mogok Kerja (Moker) dan kasus PHK sepihak yang terjadi.

7) Manajemen PTFI harus mempekerjakan kembali 8300 karyawan/pekerja yang telah dianggap mengundurkan diri dan menjadi korban PHK sepihak karena melakukan Mogok Kerja (Moker) yang secara hukum adalah sah dan menjadi hak karyawan.

8) Meminta kepada Pemerintah Provinsi Papua untuk dapat memberikan sanksi apabila Poin 6 (enam) tidak dilaksanakan/dihiraukan oleh Manajemen PTFI.

Dibaca 478 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX