Namun, menurut Kepala Dinas PKP Kabupaten Manokwari, Albert Simatupang, sebelum program itu dijalankan, pihaknya masih harus bertemu para pemegang hak ulayat agar tidak terjadi benturan ketika program itu dilaksanakan.

“Walaupun sudah diserahkan untuk pembangunan BBI ini ke depan, tapi kami juga harus kaji ulang dulu supaya tidak terjadi benturan ketika program itu sudah diluncurkan oleh pemerintah pusat. Kami juga harus melakukan pendekatan dan pertemuan dulu lebih awal dengan para pemegang hak ulayat. Komitmen mereka bagaimana ke depan,” ujar Simatupang kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (18/8).

Jika lahan itu harus diganti rugi oleh Pemkab Manokwari, harus sesuai petunjuk Bupati Manokwari, dan disesuaikan dengan nilai jual objek pajak (BJOP).

“Jadi harus disesuaikan. Jadi nanti ke depan, bulan-bulan Agustus kita buat pertemuan dulu dengan warga masyarakat pemegang hak ulayat karena tanpa ada pembebasan tanah itu, program tidak bisa dipertimbangkan, kecuali pembebasan hak ulayat.

Ia merencanakan, dalam tahun ini sinkronisasi dan koordinasi terkait pelaksanaan program di tahun 2020. Kemudian diusulkan melalui bidang perikanan. Untuk pembebasan lahan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan biasanya masyarakat meminta ganti rugi. “Jadi kan biasanya masyarakat kan harus diganti rugi,” katanya.

Soal jenis bibit ikan yang disiapkan di BBI, dia mengatakan akan dilihat struktur tanahnya karena biasanya bibit ikan yang disiapkan seperti lele, mujair, ikan mas, dan nila.

Sementara mengenai bantuan bioflok untuk dua kelompok pembudidaya ikan di Manokwari, Simatupang mengatakan dua bioflok itu akan dibagi kepada dua kelompok di dua distrik yakni Distrik Manokwari Selatan dan Manokwari Utara.

“Bantuan dua bioflok itu merupakan program tahun 2019, jadi nanti upayakan September atau Oktober kita sudah selesaikan itu. Kita sudah survei dan tetapkan tempatnya,” tukasnya. (BNB-R3)