Sekda Miliki Peran Strategis Membangun Pemerintahan yang Efektif dan Efisien | Pasific Pos.com

| 20 January, 2020 |

Sekda Miliki Peran Strategis Membangun Pemerintahan yang Efektif dan Efisien

Papua Barat Penulis  Jumat, 19 Juli 2019 14:16 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP – Rapat Koordinasi Komisariat Wilayah II Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) Provinsi Papua Barat yang dilaksanakan di Aston Niu Hotel Manokwari selama dua hari, telah dibuka Wakil Gubernur Papua Barat, Mohammad Lakotani, Kamis (18/7).

Dalam sambutannya, Lakotani mengatakan, tugas sekretaris daerah (sekda) selain membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan administrasi terhadap pelaksanaan perangkat daerah juga memberikan pelayanan administrasi termasuk dalam kerjasama daerah.

Selain itu, Sekda juga mempunyai fungsi untuk mengkoordinasikan tugas perangkat daerah untuk melakukan dan pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Instansi daerah dan pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya dengan baik dan maksimal.

“Sekda memiliki peran yang sangat vital untuk membangun tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Tidak terkecuali dengan sekretaris dewan (sekwan) yang juga memiliki peran kunci sebagai penghubung antara DPRD di daerah dengan pemerintah daerah,” kata Lakotani saat membuka Raker II Komwil Forsesdasi Papua Barat, kemarin.

Lakotani mengatakan, membangun tata kelola pemerintahan harus terus dicermati dengan baik agar dapat membangun komunikasi demi menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien. Dalam hal ini, Sekda maupun Sekwa memiliki peran yang sama, bagian penghubung antara DPRD di daerah dengan pemerintah daerah menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Untuk itu, Ia pun meminta seluruh sekda berupaya melakukan perubahan mendasar dan tepat sasaran untuk mewujudkan sebuah pemerintahan yang baik di daerah untuk percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi sebagai upaya implementasi pemerintahan yang berbasis elektronik atau e-goverment.

Menurut dia, pemerintah harus melakukan perubahan, salah satunya dengan manajemen perubahan, penataan dan penguatan organisasi, penataan peraturan perundang-undangan, penataan sumber daya manusia, penataan tata laksana, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Lakotani kembali mengingatkan kepada para sekda se Papua Barat untuk segara menindaklanjti rekomendasi dari KPK kepada daerah diantaranya soal perencanaan dan penganggaran APBD, perencanaan barang dan jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan penguatan aparatur pengawas internal pemerintah.

Kemudian, Manajemen ASN, laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) untuk mengoptimalkan pendapatan daerah perlu adanya pembenahan dan penertiban barang milik daerah. [FSM-R3] 

Dibaca 117 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

Trending Topik