Komisi B Desak APBD Perubahan 2019 dan 2020 Segera Dibahas, Ini Pertimbanganya | Pasific Pos.com

| 23 September, 2019 |

Komisi B Desak APBD Perubahan 2019 dan 2020 Segera Dibahas, Ini Pertimbanganya

Papua Barat Penulis  Senin, 15 Juli 2019 03:11 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP - Ketua Komisi B DPR Papua Barat, Jhon Dimara mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat, segera menyusun materi APBD Perubahan 2019.

Dia menjelaskan, dalam penyusunan APBD, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengeluarkan aturan baru yaitu Permendagri Nomor 33 tahun 2019 tentang tata cara penyusunan APBD 2020.

Dalam Permendagri itu, jelas Dimara, pembahasan APBD 2020 harus sudah dibahas pada minggu kedua Agustus 2019.

" Dalam Permendagri itu, pembahasan harus sudah dibahas pada minggu kedua Agustus. Itu sudah proses pembahasan lagi. Sehingga tidak ada keterlambatan lagi," jelas Dimara kepada wartawan di kantornya belum lama ini.

Lanjut Dia, bila berpatokan dengan Permendagri itu, maka proses pembahasan APBD Perubahan 2019 sudah mulai dibahas bulan ini.

"Tahapan seharusnya sudah mulai jalan. Mulai dari RKA dari OPD sehingga nanti menjadi KUA PPAS dan dibahas sesuai mekanisme di DPR Papua Barat mulai dari komisi-komisi sampai Banggar," jelasnya.

Politisi Hanura ini menambahkan, kenapa dirinya mendesak agar Pemprov Papua Barat segera mengajukan materi perubahan 2019 dan kemudian 2020, karena terbentur dengan masa jabatan DPR Papua Barat periode 2014-2019.

"Kenapa harus segera dilakukan, karena anggota DPR periode ini ambil bagian. Sebab, tanggal 2 Oktober 2019 pelantikan anggota terpilih. Kemudian setelah dilantik, dipilih dulu ketua sementara dan orientasi anggota yang baru, selanjutnya balik susun AKD dan dilanjutkan pembentukan fraksi-fraksi, sehingga waktu akan habis disitu," bebernya.

Oleh karena pertimbangan itu, dirinya mendesak agar Pemprov Papua Barat segera mempersiapkan materi-materi untuk kepentingan APBD Perubahan 2019 dan APBD 2020.

"Karena keterlambatan imbasnya adalah penyerapan, padahal tiap tahun anggaran bertambah tapi terlambat terus," tandas Dimara. [SDR-R1] 

Dibaca 85 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX