Sejumlah Pengurus DPC PDI Perjuangan Mansel Palang Kantor KPU | Pasific Pos.com

| 25 August, 2019 |

Sejumlah Pengurus DPC PDI Perjuangan Mansel Palang Kantor KPU

Papua Barat Penulis  Jumat, 12 Juli 2019 14:33 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Ransiki, TP – Sejumlah massa yang mengaku simpatisan dan pengurus Partai PDI Perjuangan Kabupaten Manokwari Selatan (Mansel), melakukan pemalangan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Manokwari Selatan (Mansel), dengan menggunakan spanduk, Kamis (11/7).

Pemalangan dikoordinir oleh Sekretaris DPC PDI Perjuangan Mansel, Soni Toansiba, mantan Caleg DPRD Mansel dari PDI Perjuangan, Loisa Mandowen, serta salah satu pengurus PDI Perjuangan Mansel, Hengki Tan.

Mereka meletakan spanduk di pintu masuk Kantor KPU Mansel. Spanduk tersebut bertuliskan, ‘Ketua KPU Mansel tidak jujur. tidak adil. Kami minta kembalikan 2 kursi kami. 7 kursi mutlak. Kami minta Ketua KPU dan Sekretaris dipecat. Merdeka’.

Dalam orasinnya, massa menyampaikan hasil pleno KPU untuk PDI Perjuangan. Dapil 1 dengan 3.510 suara sebanyak 4 kursi, Dapil 2 dengan 832 suara sebanyak 1 kursi, Dapil 3 dengan 2.062 sebanyak 2 kursi, sehingga PDI Perjuangan memperolah 7 kursi di DPRD Kabupaten Mansel.

Mereka juga meminta Ketua KPU Mansel mempelajari UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 24, pasal 2 asas Pemilu pasal 3 Prinsip Pemilu, pasal 4 pengaturan penyelenggara Pemilu.

Massa juga mengancam akan menyampaikan hal tersebut kepada Bupati Mansel yang juga selaku Ketua DPC PDI Perjuagan agar hak partai dikembalikan.

Sementara itu, Ketua KPU Mansel Drs. Anton Wopairy, yang dihubungi Tabura Pos via telepon, kemarin, belum bisa menjelaskan secara detail karena gangguang sinyal Telomsel di Mansel.

Namun, dalam SMS yang dikirim, dirinya mengaku tidak tahu persoalan tersebut, karena secara nasional KPU masih menghadapi sidang gugatan di Mahkamah Konstitusi, sehingga semua hasil keputusan masih menunggu keputusan dari MK.

“Bapa sendiri tidak tahu persoalan kalau mereka paksa penetapan kursi dan calon terpilih, maka KPU secara Nasional masih pada tahap menghadapi sidang Gugatan di MK RI, sehingga kita semua, diminta menunggu hasil keptusan MK RI dengan mengeluarkan Nomor Bukti Registrasi Perkra MK RI begitu yang menjdi Dasar Hukum KPU seluruh Indnesia untuk melaksankan Pleno Penetapan Perolehan Kursi dan calon anggota dewan terpilih. jd KPU tetap konsisten bekerja sesuai jadwal tahapan dan tidak bisa diintervensi, diintimidasi dan atau dipaksa dengan cara apapun untuk melaksanakan kehendak atau keinginan dari oknum atau sekelompok tertentu yang bertentangan dengan UU UU dan Ketentuan Peraturan Negara yang sudah baku dan berlaku secara nasional,” jawabnya. [CR35-R4] 

Dibaca 66 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX