Setelah Dipalang, SMA Negeri 1 Terpaksa Menerima Ratusan Calon Siswa Baru Lagi | Pasific Pos.com

| 22 July, 2019 |

Setelah Dipalang, SMA Negeri 1 Terpaksa Menerima Ratusan Calon Siswa Baru Lagi

Papua Barat Penulis  Kamis, 11 Juli 2019 14:07 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP – Akhirnya, SMA Negeri 1 Manokwari menerima ratusan calon siswa dan siswi yang sempat ditolak dengan alasan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sudah memenuhi kuota. Akibatnya, para orang tua melakukan protes, bahkan memalang pintu ruang pintu utama dan menggembok pintu masuk utama SMA Negeri 1.

Keputusan untuk memenuhi ratusan calon siswa itu diputuskan atas kesepakatan antara Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat dan SMA Negeri 1.

Dengan kesepakatan ini, maka ratusan orang tua calon siswa menyepakati untuk membuka palang pintu ruangan kantor dan melepaskan rantai dan gembok di pintu utama.

Plt. Kepala SMA Negeri 1 Manokwari, Lucinda P. Mandobar mengatakan, kebijakan yang diambil itu sesuai petunjuk Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat, Barnabas Dowansiba.

Dirincikannya, jumlah siswa yang diterima dalam periode pendaftaran kedua sebanyak 117 siswa sesuai jumlah formulir pendaftaran yang telah diserahkan ke Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat.

“Sebenarnya dalam formulir pendaftaran itu, ada orang tua yang memasukkan nama anaknya lebih dari 1 anak, bahkan sampai 3 anak, tetapi karena ini kebijakan Kepala Dinas, sehingga harus kami terima,” ujar Lucinda Mandobar kepada Tabura Pos di SMA Negeri 1 Manokwari, Rabu (10/7).

Lanjutnya, dengan bertambahnya 117 siswa, maka rombongan belajar yang sudah sesuai aturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) hanya 8 kelas, sekarang membengkak sampai 14 kelas. Otomatis, terjadi penumpukkan siswa di SMA Negeri 1.

Dengan kondisi itu, ia mengatakan, untuk PPDB Tahun Ajaran 2020, pihaknya hanya menerima 4 rombongan belajar dengan sistem pendaftaran jalur online dan tetap menerapkan sistem zonasi dengan persentase kuota 60 persen untuk putra daerah dan 40 persen non putra daerah.

“Saya tisak akan toleransi lagi. Satu minggu ini sekolah dipalang hanya karena paksaan orang tua untuk menyekolahkan anaknya di SMA Negeri 1, sehingga proses belajar mengajar menjadi terlambat,” tukasnya.

Ditanya apakah dengan proses PPDB yang melebihi kuota akan ada biaya tambahan, Lucinda Mandobar mengaku, persoalan itu nanti akan dibahas bersama Dinas Pendidikan, Komite Sekolah, dan Orang tua, mengingat ruang kelas sudah tidak memadai untuk menampung 14 kelas. [BOM-R1]

Dibaca 44 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.