Berkas Perkara Tersangka, LMS dan ND Sudah 4 Kali Bolak-balik ke Kejaksaan | Pasific Pos.com

| 13 November, 2019 |

Berkas Perkara Tersangka, LMS dan ND Sudah 4 Kali Bolak-balik ke Kejaksaan

Papua Barat Penulis  Kamis, 11 Juli 2019 14:07 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP – LMS, salah satu tersangka dugaan korupsi pengadaan tanah di Arfai, Manokwari di Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat, terlihat menghadiri acara HUT Bhayangkara ke-73 di Lapangan Borarsi, Manokwari, Rabu (10/7).

Dirinya mengikuti serangkaian kegiatan upacara HUT Bhayangkara dan menempati kursi di baris kedua tribun di dekat lapangan basket bersama para tamu undangan lainnya.

Menanggapi perkembangan kasus tersangka, LMS dan ND, Kapolda Papua Barat, Brigjen Pol. Herry R. Nahak menegaskan, status LMS dan ND yang SPDP sudah 4 kali bolak-balik, itu hal yang biasa dan terkadang proses penyidikannya seperti itu.

Diungkapkannya, proses penegakkan hukum terkadang memang seperti itu, dimana Polri selaku penyidik mempunyai kewajiban melengkapi pemberkasan, sedangkan kejaksaan mempunyai tugas meneliti berkas, lalu menyatakan berkas itu lengkap atau tidak.

“Jaksa juga harus yakin ketika nanti lengkap, alat bukti itu betul-betul siap menghadapi persidangan. Jadi, bukan cuma di kasus ini, di kasus-kasus yang lama, bolak-baliknya lebih banyak lagi. Kenapa, karena jaksa harus yakin kalau berkas perkara lengkap, baru dinyatakan lengkap. Kalau belum, jaksa selalu akan mengembalikan berkas itu untuk dilengkapi,” jelasnya kepada para wartawan di Lapangan Borarsi, kemarin.

Ditanya soal surat perintah penyitaan barang terkait pengenaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap tersangka, LMS yang sudah dipegang penyidik, tetapi belum dilakukan penyitaan, Nahak menegaskan, secara teknis, penyidikan tetap berjalan, apalagi sudah dalam tahap sidik.

Ditegaskannya, dalam penanganan kasus ini, pemenuhan alat bukti merupakan kuncinya. Sebab, lanjut Nahak, jika alat buktinya kurang, maka berkasnya akan bolak-balik.

“Langkah-langkah yang kita sebut upaya paksa, seperti pemanggilan, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan, itu semua harus dilakukan seteliti mungkin, jangan sampai ada dampak hukum yang berbalik ke Polri,” tandas Kapolda.

Ditegaskannya, dalam penyitaan aset, Polri tidak bisa melakukan penyitaan sembarangan, karena ada ketentuan dan aturan mainnya. Apabila dilakukan sembarangan, tegas Kapolda, pihaknya bisa dipraperadilankan, bahkan digugat secara perdata. Untuk itu, kata dia, yang dilakukan Polri adalah melakukan penyidikan secara teliti dan hati-hati. [CR45-R1]

Dibaca 106 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.