Ketidakjelasan itu lantaran dirinya belum melakukan sosialisasi tentang biaya retribusi sampah terhadap warganya. “Saya memang belum lakukan sosialisasi kepada warga, karena belum pegang SK untuk melakukan sosialisasi,” kata Parorongan kepada Tabura Pos, kemarin.

Meski belum melakukan sosialisasi tentang biaya retribusi sampah, tetapi dirinya sudah menceritakan tentang Perbup, dimana ada beberapa warga yang meminta kejelasan tentang rincian biaya retribusinya.

“Warga di sini kritis soal biaya dan kondisi sosialnya pun berbeda. Di sini ada yang hanya punya rumah tingal saja, tidak punya kios atau kosan. Kalau mereka yang hanya tinggal dan tidak punya usaha sampingan, tentu keberatan jika besaran retribusi disamakan dengan yang punya kos,” ungkapnya.

Ia menyebutkan, dalam Perbup tidak ada aturan atau perincian retribusi untuk kosan, mess atau kios yang menjadi satu dengan rumah. Hal itulah, harap Parorongan, perlu dikaji Pemkab Manokwari supaya tidak ada persoalan di tengah masyarakat.

“Kita selama ini dilayani DLH dengan baik dan tidak ada iuran sampah, sehingga dalam sosialisasi nanti kepada warga, diharapkan persoalan ini bisa terjawab,” imbuhnya.

Diakui Parorongan, intinya, warga menyetujui Perbup itu, karena menginginkan lingkungannya bersih. Namun, lanjut dia, warga pun berharap tentang kejelasan aturan, jangan disamaratakan.
“Warga yang tidak punya usaha sampingan, volume sampah rumah tangganya berbeda dengan rumah yang ada usaha sampingan,” terang Parorongan seraya berharap pemda segera mengeluarkan SK sosialisasi tentang Perbup tersebut. [CR46-R1]