Bapenda Sosialisasikan Pembayaran PBB di Tiga Titik | Pasific Pos.com

| 13 November, 2019 |

Bapenda Sosialisasikan Pembayaran PBB di Tiga Titik

Papua Barat Penulis  Kamis, 11 Juli 2019 14:00 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Manokwari melaksanakan sosialisasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan secara serentak di tiga titik, Rabu (10/7). Tiga lokasi itu berada di dua distrik berbeda.

Kepala Bapenda Kabupaten Manokwari, Muhamad Irwanto, mengatakan sosialisasi dilakukan oleh tim berbeda dari Bapenda. Tiga titik sosialisasi itu yakni dua titik di Distrik Masni dan satu titik di Distrik Manokwari Timur. Dua titik sosialisasi di Distrik Masni yakni di Sumber Boga yang diikuti oleh masyarakat, kepala kampong, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dari Kampung Sumber Boga, Bowi Subur, Muara Prafi, Meiforga.

“Sedangkan titik kedua di Kampung Wariori diikuti masyarakat, kepala kampong, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dari Kampug Wariori, Mansaburi, Igor, dan Kampung Sembab,” katanya kepada Tabura Pos melalui sambungan telepon, Rabu (10/7).

Sementara di Distrik Manokwari Timur, sosialisasi dilaksanakan di kantor Kelurahan Pasir Putih, yang juga dihadiri masyarakat, ketua RT, tokoh masyarakat, dan staf kantor Kelurahan Pasir Putih. Sekaligus, sosialisasi pembayaran retribusi sampah.

Dalam sosialisasi di Distrik Masni, kata Irwanto, masyarakat mempertanyakan pembayaran PBB tidak dapat dilakukan di Bank Papua jika ada tunggakan satu tahun sebelumnya atau melewati batas waktu jatuh tempo.

Terkait hal itu, pihaknya menyampaikan bahwa mulai tahun ini sudah tidak ada lagi karena sudah ada system koneksi antara Bapenda dengan Bank Papua. Dengan demikian, pembayaran pajak terutang dapat dilayani Bank Papua.

“Sebelumnya kan manual. Bank Papua terima setoran lalu bukti setoran dikumpul, disampaikan ke kantor Bapenda selanjutnya diinput ke sistem, sehingga jika terlambat perhitungan denda tidak dapat dilakukan oleh Bank Papua karena khawatir salah hitung, sehingga masyarakat diminta bayar ke kantor Bapenda,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Irwanto, beberapa masyarakat Mansaburi menyampaikan jika tanah mereka seluas 54 hektare terkena dampak banjir dan sudah dilaporkan ke petugas. Namun, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB masih ditetapkan  pada tahun 2014-2018.

Menanggapi itu, kata Irwanto, sesuai Pasar 16 Perda Nomor 3 tahun 2013, warga melalui kepala kampung menyampaikan keberatan secara tertulis atas SPPT PBB tersebut kepada Bupati Manokwari.

“Dengan demikian, ada kebijakan secara normatif berdasarkan perda untuk diperbaiki, dihapus ketetapannya melalui SK Bupati dengan mengacu pada Pasal 6 perda dimaksud,” tukasnya.

Sementara itu, Kepala Kelurahan Pasir Putih, Amos A. Rumsayor, mengatakan untuk PBB, Bapenda sudah bekerja dengan pihak kelurahan sebagai garda terdepan yang berurusan langsung dengan masyarakat. Tapi, pihaknya juga bekerja dengan mitra yakni para ketua RT untuk membagikan SPPT PBB langsung kepada masyarakat.

“Nanti tinggal masyarakat bayar langsung ke Bapenda,” katanya kepada wartawan di kantor Kelurahan Pasir Putih, Rabu (10/7).

Sementara untuk retribusi sampah, Bapenda bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan BNI agar pembayaran langsung masuk ke kas daerah.

“Program ini gencar dilakukan oleh pemerintahan sekarang demi terwujudnya program Manokwari Smart. Kita sebagai kepala kelurahan mengamankan visi dan misi bupati dan wakil bupati,” tegasnya.

Untuk tindak lanjutnya, kata dia, SPPT yang telah diterima akan dilanjutkan ke para ketua RT dan ketua RT yang membagikannya kepada masyarakat. Setelah itu, masyarakat langsung membayar ke Bapenda. “Karena memang nanti ada aturan-aturan yang mengikat ini. Mungkin nanti mau urus sertifikat, lampirkan bukti pembayaran PBB, mungkin mau daftarkan anak sekolah lampirkan itu juga,” sebutnya.

Oleh karena itu, pihaknya meminta ada regulasi agar masyarakat yang hendak mengurus surat-surat di kelurahan bisa melampirkan bukti pembayaran PBB dan retribusi sampah.

Dia juga mengakui bahwa sesuai informasi, dalam bulan ini atau bulan Agustus nanti ada pembagian arm roll (kontainer sampah) dan motor sampah agar bisa segera difungsikan untuk menata kebersihan di Kelurahan Pasir Putih.

“Untuk siap tidak siap, kita siap karena program itu langsung dari bupati dan wakil bupati,” tegasnya.

Dalam sosialisasi itu, lanjutnya, merespon dengan baik karena Pasir Putih dikenal sebagai daerah wisata. “Artinya, Pasir Putih ini daerah wisata tapi kadang di medsos masyarakat bilang kenapa Pasir Putih banyak sampah. Namun, jika sudah ada motor sampah saya yakin sampah akan berkurang. Artinya dari sembilan kelurahan ini setiap kelurahan dapat dua init motor sampah,” tukasnya. (BNB-R3)

Dibaca 82 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.