Penerangan Hukum Cegah Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Dinas PKP | Pasific Pos.com

| 19 August, 2019 |

Penerangan Hukum Cegah Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Dinas PKP

Papua Barat Penulis  Rabu, 10 Juli 2019 13:35 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP – Pimpinan dan staf Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan (Dinas PKP) Kabupaten Manokwari mendapat penerangan hukum dari Kejaksaan Negeri Manokwari di ruang rapat Dinas PKP Kabupaten Manokwari, Selasa (9/7).

Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari, Tongging Banjarnahor menyampaikan materi tentang Zona Integritas, sementara Kepala Seksi Intelijen Kejari Manokwari, Reza, memberikan materi tentang Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pungutan Liar (Pungli).

Kepala Dinas PKP Kabupaten Manokwari, Albert Simatupang, sangat berterima kasih Kajari Manokwari dan jajaran memberikan pengetahuan kepada pimpinan dan staf Dinas PKP dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai ASN. Dengan demikian, ke depan pihaknya bisa melaksanakan tugas dalam koridor untuk mencapai optimaliasi tugas dan tanggung jawabnya.

“Ini menjadi momen atau sejarah bagi kita karena Bapak kajari langsung bersama-sama kita memberikan materi. Ini sangat luar biasa,” ucapnya.

Menurutnya, pihaknya sangat merespon positif kegiatan itu karena Dinas PKP merupakan salah satu OPD yang melakukan pungutan retribusi. Oleh karena itu, perlu di-back up dengan regulasi-regulasi terutama dalam hal pelanggaran yang tidak diinginkan.

“Kami berharap kepada staf yang langung turun di lapangan terutama kepala unit pelaksana teknis (Ka UPT) supaya dapat memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing. Itu harapan kami sehingga Dinas PKP ini terlepas dari jerat hukum,” ujarnya.

Jika ada staf yang melanggar SOP, kata dia, sesuai dengan aturan akan diselesaikan secara internal dulu, dengan memberikan sanksi disiplin. Namun, jika hal itu tidak diindahkan, baru ke ranah hukum.

Kajari Manokwari, Tongging Banjarnahor, dalam pemaparannya lebih banyak memberikan motivasi kepada pimpinan dan staf Dinas PKP untuk bekerja dengan baik dan benar.  Menurut dia, ASN Dinas PKP merupakan sebagian masyarakat yang terpanggil dari seluruh masyarakat Manokwari dan Papua Barat. Oleh karena itu, dia meminta untuk melaksanakan pelayanan yang terbaik.

Dia juga mengajak semua untuk menjauhkan perbedaan jika ingin ada kemajuan di Papua. Tidak boleh menjadikan perbedaan sebagai perpecahan, tapi harus menjadikan perbedaan sebagai kekuatan untuk membangun Tanah Papua.

Kasi Intel Kejari Manokwari, Reza, mengatakan penerangan hukum sudah menjadi agenda rutin dan sudah dilaksanakan di beberapa tempat. Untuk Dinas PKP, baru dilaksanakan penerangan hokum.

“Penerangan hukum dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan tindak pidana korupsi dari kejaksaan,” katanya.

Menurutnya, tindak pidana korupsi sudah membudaya dan merasuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi terjadi biasanya secara sistematik dengan modus operansi yang canggih. “Karena orang yang melakukan korupsi biasanya orang yang bertahun-tahun berada dalam satu bidang atau melaksanakan pekerjaan yang sama selama bertahun-tahun, sehingga tahu bagaimana cara menyembunyikan atau memanipulasi suatu kegiatan, sehingga berdampak pada kerugian negara,” ujarnya.

Untuk langkah pemberantasan korupsi, katanya, dilakukan dengan dua hal yakni preventif (pencegahan) dan represif (penindakan), yang dilakukan dan selalu diupayakan, katanya, adalah langkah preventif melalui sosialisasi, pembinaan mental, pengawasan melekat (waskat) dan reformasi birokrasi.

Pihaknya, ungkap dia, kadang merasa sedih terhadap mereka yang terlibat kasus tindak pidana korupsi. Apalagi, kepala keluarga yang memiliki tanggungan. “Oleh karena itu, ada juga kebijakan, artinya melihat niat pelaku, misalnya mengembalikan kerugian negara. Tapi tetap ada sanksi,” tukasnya. (BNB-R3)

Dibaca 46 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.