Fraksi Golkar: Tak ada Perubahan Selama Mathius Menjabat Bupati | Pasific Pos.com

| 13 December, 2019 |

Anggota DPRD Kabupaten Jayapura dari Fraksi partai Golkar, Stenly Ondikleuw Anggota DPRD Kabupaten Jayapura dari Fraksi partai Golkar, Stenly Ondikleuw

Fraksi Golkar: Tak ada Perubahan Selama Mathius Menjabat Bupati

Sosial & Politik Penulis  Jumat, 05 Juli 2019 13:50 0
Beri rating artikel ini
(1 Voting)

SENTANI – Anggota DPRD Kabupaten Jayapura dari Fraksi Golkar, Stenly Ondikleuw menilai selama Mathius Awoitauw menjabat Bupati Jayapura tidak ada perubahan signifikan yang terjadi di Bumi Kenambai Umbai.

“Kalau kita lihat, yang lagi dinikmati masyarakat Kabupaten Jayapura saat ini adalah peninggalan dari bupati sebelumnya Habel Melkias Suwae yang waktu itu adalah kader Partai Golkar” singkatnya dalam Rapat Paripurna IV Tentang Laporan Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Jayapura Tahun 2019, yang dilaksanakan di ruang sidang DPRD, Kamis (04/6) siang.

Oleh karena itu, Ondikekeleuw mempertanyakan apa saja yang sudah dikerjakan oleh Mathius Awoitauw selama dua periode kepemimpinannya itu.

“Dari periode pertama sampai periode kedua ini apa yang telah pemerintahan ini bangun untuk dinikmati masyarakat Kabupaten Jayapura. Kasih satu contoh saja apa, tidak ada. semua yang ada itu adalah peninggalan Partai Golkar” ungkapnya.

“Itu yang menjadi catatan, tadi memang fraksi Golkar terima supaya kedepan di masa jabatan yang hanya tinggal 3 tahun ini ada hal baru yang bisa dibangun” imbuhnya.

Tak berhenti soal pembangunan, Ondikleuw juga mengritik program kampung adat yang digelorakan Pemerintah Kabupaten Jayapura. Disampaikan program Kampung Adat yang selalu digelorakan oleh pemerintah setempat tidak memiliki tujuan yang jelas.

“Kalau kita lihat di Kampung adat kan apa dampaknya,Dana untuk masyarakat di kampung-kampung yang jalankan kampung adat sampai hari ini saja belum cair dimana sampai 3 tahun dan ada yang 4 tahun” tuturnya.

Bahkan ia juga mengungkapkan bahwa ada beberapa kampung yang secara tegas menolak program Kampung Adat itu. Karena memang tidak sesuai dengan regulasi.

Menurut Ondikleuw dalam sistem pemerintahan itu harus ada Surat Keputusan (SK) terlebih dahulu lalu dilakukan pelantikan.
“Tapi ini tidak, kepala kampung dilantik dulu kemudian baru mengurus SK-nya lalu bagaimana anggarannya mau dicairkan,"cecar Ondikleuw.

"Contoh seperti di Yapsi ada pemekaran kampung adat yang dibagi dengan kampung Dinas. Kampung dinas ini punya anggaran itu yang di bagi dengan kampung adat namun sayangnya kampung adat sendiri tidak bisa mencairkan dananya”papar Ondi melanjutkan.
Untuk itu, melalui kritikan ini, dia berharap agar bupati bisa membangun sesuatu yang baru yang bisa menjadi suatu kenang-kenangan di Kabupaten Jayapura.

“Ya intinya, kami cuma mengingatkan saja bahwa pada intinya yang masih dinikmati masyarakat saat ini adalah peninggalan dari Partai Golkar” pungkasnya.

Dibaca 480 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX