Tiga Distrik belum Mengajukan Pencairan Dana Desa Tahap I 2019 | Pasific Pos.com

| 23 September, 2019 |

Tiga Distrik belum Mengajukan Pencairan Dana Desa Tahap I 2019

Papua Barat Penulis  Kamis, 04 Juli 2019 16:17 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Manokwari merekomendasikan pencairan Dana Desa Tahap I tahun 2019 sebesar Rp 18.936.796.000. Jumlah itu untuk kampung-kampung di enam distrik di Kabupaten Manokwari. Sedangkan tiga distrik lain belum ada rekomendasi pencairan karena belum mengajukan permintaan pencairan.

Kepala Seksi Administrasi Kampung pada DPMK Kabupaten Manokwari, Aswandi menjelaskan, enam distrik yang sudah mengajukan pencairan Dana Desa Tahap I yakni Distrik Warmare, Masni, Manokwari Utara, Manokwari Barat, Sidey, dan Distrik Manokwari Selatan. Sedangkan tiga distrik lain yakni Distrik Prafi, Manokwari Timur dan Distrik Prafi belum mengajukan permintaan pencairan.

Menurut Aswandi, tiga distrik yang belum mengajukan permintaan pencairan Dana Desa Tahap I 2019 kemungkinan karena dari kampung mungkin belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa Tahap III tahun 2018.

“Belum dimasukkan, sehingga belum berani mengusulkan. Ketika laporan masuk dulu baru dia usulkan,” ujarnya kepada wartawan di ruang kerjanya baru-baru ini.

Menurutnya, pengusulan dari distrik biasanya dilakukan secara kolektif. Dengan demikian, jika di antara semua kampung yang ada di distrik masih ada kampung yang belum memasukkan laporan pertanggungjawaban, maka kampung yang sudah memasukkan laporan pun tetap harus menunggu kampung lain menyelesaikan laporan. Setelah itu baru sama-sama diusulkan.

“Contohnya Prafi, dia kan ada 12 kampung. Walaupun delapan sudah kasih masuk laporan tetapi empat belum, yang delapan ini harus menunggu yang empat ini. Teman-teman di distrik begitu, maunya kolektif satu kali,” sebut Aswandi.

Dalam melihat laporan pun, kata dia, pihaknya harus teliti. Laporan pertanggungjawaban harus sesuai dengan realisasi di lapangan.

“Takutnya laporan lain, realisasi lain. Kita semua menjaga jangan sampai ada pemeriksaan dari aparat internal menyangkut penggunaan terus ada masalah. Fungsi kami pembinaan, ketika mereka ada kekuranngan kami panggil,” katanya.

Dia mengemukakan, pertanggungjawaban Dana Desa juga sering terkendala karena kemampuan SDM aparat kampong.

“Mereka mereka sering lupa notanya di mana, kadang lupa nota. Kebanyakan begitu sudah, apalagi pembelanjaan sudah tiga bulan, tidak tau nota sudah simpan di mana. Karena belum tertib administrasi,” katanya. (BNB-R3) 

Dibaca 84 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.