Pemprov Papua dan Pemkab Jayapura Diminta segera Selesaikan Pembayaran GOR Toware | Pasific Pos.com

| 25 August, 2019 |

Sekretaris Komisi V DPR Papua, Natan Pahabol saat berbincang-bincang dengan pemilik hak ulayat, Agustinus Marbase di GOR Toware. Sekretaris Komisi V DPR Papua, Natan Pahabol saat berbincang-bincang dengan pemilik hak ulayat, Agustinus Marbase di GOR Toware.

Pemprov Papua dan Pemkab Jayapura Diminta segera Selesaikan Pembayaran GOR Toware

Info Papua Penulis  Selasa, 02 Juli 2019 21:21 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Jayapura, - Sampai hari ini ternyata Pemerintah Kabupaten Jayapura belum sama sekali menyelesaikan pembayaran uang buka palang dan uang pembersihan Gedung Olahraga (GOR) Toware yang ada di Kabupaten Jayapura kepada masyarakat dan pemilik hak ulayat sebesar Rp. 5 miliar.

Untuk itu, Komisi V DPR Papua bidang, Pendididkan, Kesehatan dan Olahraga meminta Pemprov Papua dan Pemkab Jayapura segera menyelesaikan pembayaran tersebut, sebelum pelaksanaan PON pada 2020 mendatang.

Sekretaris Komisi V DPR Papua, Natan Pahabol mengatakan, jika pihaknya mengapresiasi niat baik dari Pemkab Jayapura membangun GOR.

Namun kata Natan, pihaknya sangat menyayangkan, sebab masih ada masalah yang belum tuntas. Sehingga harus segera  diselesaikan secepatnya oleh pihak Pemkab. Selain itu harus mendapat perhatian serius dari pemprov.

“Ternyata hingga kini belum ada pembicaraan dengan Pemkab dan Pemprov masalahnya status tanah. Kami harap gubernur segera turunkan tim berkomunkasi dengan masyarakat pemilik ulayat jelang PON,” kata Natan saat sidak ke GOR Toware, Selasa (2/719)).

Menurutnya, pemilik ulayat menyatakan proses pembayaran ulayat bisa kapan saja dilakukan. Yang mereka tuntut kini hanya uang buka palang dan ongkos pembersihan.

“Mereka bilang pembayaran tanah bisa bicara belakangan setelah PON asal itu dibayar dulu. Pemprov, pemkab dan DPRD kabupaten segera selesaikan. Kami minta gubernur turunkan tim dan mnyelesaikan administrasi dan segera lakukan renovasi,” ucapnya.

Sementara pemilik ulayat, Agustinus Marbase mengatakan, hingga kini pihaknya belum pernah menyampaikan harga ganti rugi ulayat kepada pemkab Jayapura.

“Kami pergi ke pemerintah, kami ditolak. Jadi kami tidak sampaikan berapa permeternya karena tidak ditanggapi dan belum pernah ada pembicaraan. Kami hanya pernah bicara dengan pak Albert Yoku ketua pembersihan. Kami diminta membersihkan sekitar GOR dan buka palang. Kami minta Rp 5 M tapi pemkab tawarkan Rp 100 juta dan kami tolak,” kata Agustinus.

Oleh karena itu, pihaknya berharap pemerintah segera menyelesaikan pembayar buka palang dan biaya pembersihan terlebih dahulu. Jika tidak masyarakat tidak akan mengizinkan GOR Toware direnovasi untuk kepentingan PON.

“Kami senang dengan PON yang penting uang pembersihan dan buka palang dulu dibayar. Karena sejak Desember 2018 lalu, kami dijanji. Jadi kami harap Pemkab bayar buka palang dulu, pembersihan dan kemudian rehab GOR,” tegasnya. (TIARA)

Dibaca 114 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.