DPMK Bersama Pendamping Bahas Penggunaan Dana Desa | Pasific Pos.com

| 23 August, 2019 |

DPMK Bersama Pendamping Bahas Penggunaan Dana Desa

Papua Barat Penulis  Sabtu, 29 Jun 2019 13:34 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Manokwari menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama para pendamping Dana Desa/Kampung. Rapat rutin setiap bulan untuk mengevaluasi kegiatan dan mencari solusi atas permasalahan yang ditemui.

Kepala DPMK Kabupaten Manokwari, Jeffry Jacob Sahuburua mengatakan, rakor tersebut merupakan hal wajib yang dilaksanakan setiap bulan agar dapat mengetahui perkembangan pembangunan di setiap kampung.

“Kalau ada masalah mereka bisa pecahkan, terus laporan-laporan mereka terkait dengan pelaksanaan Dana Desa itu yang biasanya dibahas di dalam rakor itu,” sebut Sahuburua kepada wartawan di kantornya, Jumat (28/6).

Menurutnya, sejak dirinya bertugas dua bulan lalu, sudah dua kali menggelar rakor. Dalam setiap rakor, memberikan arahan terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pendamping.

Kali ini, kata dia, dirinya menekankan kepada para pendamping agar mendorong para kepala kampung yang belum menyelesaikan laporan pertanggungjawaban Dana Desa tahun 2018 segera diselesaikan.

Sebab, seharusnya laporan dimasukkan ketika kegiatan selesai dilaksanakan di kampung. Disamping itu, pihaknya juga akan membuat surat ke kampung-kampung agar segera memasukkan laporan pertanggungjawaban Dana Desa.

“Karena kami juga dapat teguran dari Pak Bupati terkait dengan laporan itu,” tukasnya.

Koordinator Pendamping Desa Kabupaten Manokwari, Petrus Sabubun mengatakan, dalam rakor itu, para pendamping melaporkan progres kegiatan yang dilaksanakan kampung. Progres yang dilaporkan antara lain pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta program inovasi desa.

“Dua program ini kita padukan jadi satu dan merupakan tugas pokok kita,” sebutnya.

Menurut dia, dalam rangka pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa fokusnya adalah kegiatan pembangunan yang dibiayai dengan Dana Desa, seperti pembangunan infrastruktur dan menjamin pembayaran honor aparat.

“Jadi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan seperti pembangunan fisik, sarana prasarana atau nonfisik itu mereka bantu fasilitasi. Selain mereka bantu untuk buatkan rincian biaya tiap kegiatan dan mereka awasi,” sebutnya. (BNB-R3)

Dibaca 63 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.