Produk Hukum Daerah Hambat Penataan Aset Pemerintah | Pasific Pos.com

| 24 August, 2019 |

Produk Hukum Daerah Hambat Penataan Aset Pemerintah

Papua Barat Penulis  Rabu, 26 Jun 2019 11:27 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat berupaya menindaklanjuti salah satu poin hasil monitoring dan evaluasi atas rencana aksi pemberantasan korupsi secara terintergrasi yang dilakukan KPK di lingkungan pemprov Papua Barat, pada 9-12 April 2019 lalu.

Salah satu poin hasil monitoring dan evaluasi KPK tersebut diantaranya, pembenahan asset khususnya kendaraan dinas dan rumah dinas.

Namun, dalam pelaksanaan pengelolaan dan penataan asset-asset tersebut pemprov Papua Barat masih mengalami kendala akibat tidak adanya regulasi atau produk hukum daerah yang mengatur tentang pengelolaan dan penataan asset pemerintah.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Biro Hukum Setda Papua Barat, Roberth K.R. Hammar mengatakan, pihaknya telah menyiapkan draft Raperdasi tentang pengelolaan Kekayaan Daerah. Hanya saja masih harus diserahkan ke DPR Papua Barat untuk ditetapkan dalam program legislasi daerah (propemperda) terlebih dulu.

“Untuk tahun 2019 ini kita bersama Badan Pementukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPR Papua Barat belum menetapkan propemperda tahun 2019. Kita belum tahu berapa propemperda yang disiapkan DPR Papua Barat untuk dibahas, tetapi kalau kita sudah siapkan 5 draft propemperda tetapi kembali tergantung DPR Papua Barat,” ujar Hammar di halaman kantor Gubernur Papua Barat, kemarin.

Menurut Hammar, Perda tentang pengelolaan kekayaan daerah tersebut ada terlebih dahulu barulah bisa dilakukan penataan dan proses lelang asset pemerintah khusus kendaraan dinas.

Sementara, kata Hammar, KPK menyarankan agar sebaiknya dilakukan proses lelang kendaraan dinas menggunakan perda tentang pengelolaan kekayaan daerah terlebih dahulu agar lebih jelas. Sementara, untuk proses lelang kendaraan dinas dapat dilakukan menggunakan peraturan menteri.

“Raperdasi ini sebenarnya bukan bermaksud untuk proses lelang tetapi dimaksudkan untuk pengaturan kembali tertib administrasi berkaitan dengan penggunaan kendaraan dinas. Kalau diaturan sebenarnya, kita bilang kendaraan di Papua Barat cukup, kalau kita lihat jumlahnya cukup dan tidak perlu lagi ada pengadaan kendaraan dinas. Tetapi kenyataannya tidak cukup, maka timbul pertanyaan, jangan-jangan 1 orang dapat mobil dinas dua unit, 1 pegawai ada motor 3, atau motornya hilang atau rusak tidak dilaporkan, ini juga masalah,” beber Hammar.

Dengan demikian, kata dia, proses penataan kendaraan dinas dimaksudkan agar pihaknya mengetahui jumlah kendaraan dinas di pemprov Papua Barat secara pasti.

“Ada pejabat yang pindah ke kabupaten bawa motor dinas juga, sehingga kadang-kadang asset-asset ini tidak dapat dilacak, tetapi saya yakin teman-teman dibagian aset sudah bekerja keras untuk menghimpun data-data tersebut. Dari data-data itu, akan kita lihat kalau ada pejabat atau pegawai yang memiliki kendaraan dinas lebih dari satu maka akan dikembalikan, kalau ada asset yang sudah memenuhi syarat untuk di Dum, maka orang yang memengang kendaraan itu akan diberikan kesempatan terlebih dulu untuk di Dum,” terang Hammar.

Oleh sebab itu, lanjut dia, Raperda tentang Pengelolaan Kekayaan Daerah sangatlah dibutuhkan untuk mengelolaan kekayaan daerah. “Kita target Raperdasi ini dapat diselesaikan Juni ini tetapi tidak mungkin karena anggota DPR sibuk. Kami curiga tidak akan dibahas hingga anggota DPR Papua Barat yang baru dilantik baru dibahas,” tukas Hammar. [FSM-R3]

Dibaca 58 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX