Komisi B Sarankan Pemprov Ajukan Anggaran Dalam APBD Perubahan | Pasific Pos.com

| 18 September, 2019 |

Komisi B Sarankan Pemprov Ajukan Anggaran Dalam APBD Perubahan

Papua Barat Penulis  Senin, 24 Jun 2019 09:52 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari, dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XVIII Manokwari telah membahas tentang rencana pelebaran Jl. Drs. Esau Sesa, Manokwari.

BPJN pun telah mengalokasikan anggaran untuk pekerjaan fisik sekitar Rp. 71 miliar dalam APBN Tahun Anggaran 2019. Tercatat, ada 814 bangunan akan terkena dampak dari pelebaran jalan tersebut.

Untuk itu, Pemprov dan Pemkab harus secepatnya menyelesaikan ganti rugi, sehingga anggaran Rp. 71 miliar tidak dikembalikan ke kas negara.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi B DPR Papua Barat, Jhon Dimara mengatakan, bila Pemprov tidak mempunyai plot anggaran pembayaran ganti rugi terhadap masyarakat yang terkena dampak dalam APBD Tahun Anggaran 2019, maka sebaiknya diusulkan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019.

“Kita bicara hibah untuk pelepasan lahan atau ganti rugi tanah, pekarangan rumah sepanjang Jalan Esau Sesa. Kalau memang tidak dianggarkan, mau diambil dari mana, sementara APBD 2019 sudah masuk dalam pelaksanaan,” jelas Dimara kepada Tabura Pos via ponselnya, Minggu (23/6).

Pemprov, kata dia, paling tidak harus mengusulkan anggaran pembayaran ganti rugi dalam APBD Perubahan untuk dibahas bersama pimpinan dan anggota DPR Papua Barat. “Mekanisme dana hibah, harus ada pembahasan bersama. Sederhananya, kalau memang begitu, Gubernur menyurat ke pimpinan DPR Papua Barat untuk dilakukan pembahasan anggaran yang dibutuhkan,” jelasnya.

Alternatif lain, Dimara menambahkan, kalau memang anggaran yang dibutuhkan mendesak untuk menyelamatkan Rp. 71 miliar di BPJN XVII Manokwari, pembahasan kebutuhan anggaran khusus pembayaran ganti rugi bisa dilakukan bersama Komisi B dan hasilnya diserahkan ke pimpinan DPR Papua Barat untuk disetujui.

“Kalau kita mau pembahasan secara resmi, harus menunggu sidang perubahan. Kalau memang urgen, bisa melalui Komisi B, tetapi kita tidak bisa hindari aturan-aturan. Pemerintah mau ambil pos dari mana, karena menurut saya, tidak ada pos anggaran untuk pembayaran ganti rugi pelebaran jalan tersebut,” ungkapnya.

Ditanya apakah Komisi B bersedia menyetujui penggunaan anggaran mendahului, untuk pembayaran ganti rugi jika ada surat masuk dari Pemprov, selaku Ketua Komisi B, dirinya tidak bisa menyetujuinya, karena usulan penggunaan anggaran yang bersifat mendahului, semuanya ada mekanismenya, melalui pembahasan.

“Kalau Pemprov menyurat penggunaan anggaran mendahului ke Komisi B, saya tidak berani ambil keputusan itu. Resminya harus menyurat ke pimpinan,” tandas Dimara.

Ia menambahkan, hal yang tidak kalah penting dan harus diperhatikan dalam pembayaran ganti rugi tanah dan bangunan yang terkena dampak pelebaran, yakni Pemprov dan Pemkab harus tegas mendata bangunan yang sudah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), sehingga yang memiliki IMB saja yang diberikan kompensasi ganti rugi, sedangkan yang tidak memiliki IMB, tidak perlu diberi kompensasi.

Dia menjelaskan, jika ada banyak bangunan tidak memiliki IMB yang terkena dampak, itu kelalaian Pemprov dan Pemkab yang salah mengatur tata ruang kota, terutama daerah yang ke depan akan dikembangkan, seperti pelebaran jalan.

“Pemerintah harus tegas, jangan membangun kalau tidak ada IMB. Jangan sudah seperti begini baru pemerintah keluarkan uang negara, keluarkan uang rakyat lagi. Ini kan sangat merugikan dan salah,” tegas Dimara.

Menurut politisi Partai Hanura ini, ruas Jl. Drs. Esau Sesa sudah seharusnya dilebarkan, karena menjadi satu-satu ruas jalan dengan arus lalu lintas yang tinggi, baik kendaraan dari Kabupaten Manokwari Selatan (Mansel) maupun Pegunungan Arfak, dan Teluk Bintuni.

Di samping itu, itu menilai tidak ada komunikasi yang baik antara Pemprov dan BPJN XVII Manokwari. Sebab, BPJN XVII Manokwari sudah mengalokasikan Rp. 71 miliar dalam APBN, sedangkan Pemprov dan Pemkab belum menyiapkan anggaran pendamping dalam APBD untuk pembayaran ganti rugi.

“Menurut saya kita lalai dalam perencanaan, kalau memang kita sudah tahu tahun ini ada pelebaran jalan, kenapa anggarannya tidak dimasukkan dalam APBD 2019. Yang jelas pembayaran ganti rugi tanggung jawab pemda melalui APBD, kenapa sampai Balai sudah siapkan anggaran, sedangkan pemda belum, padahal itu tanggung jawab pemda,” tandas Dimara.

Untuk itu, ia menyarankan Pemprov menyurat ke DPR Papua Barat tentang pembahasan anggaran ganti rugi pelebaran Jl. Drs. Esau Sesa supaya anggaran yang dialokasikan BPJN XVII senilai Rp. 71 miliar tidak kembali ke kas negara secara sia-sia, hanya karena belum ada pembebasan lahan.

Sementara itu, Sekda Kabupaten Manokwari, Aljabar Makatita menjelaskan, dalam pertemuan akbar, Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan sudah menyampaikan tentang peran dalam pelaksanaan pelebaran Jl. Drs. Esau Sesa. Pemerintah Pusat, kata dia, akan bertanggung jawab menyediakan dana untuk pembangunan, sedangkan Pemprov dan Pemkab membebaskan lahan yang terkena dampak, termasuk memberikan ganti rugi lahan dan bangunan yang terkena dampak pelebaran jalan.

“Besarannya bagaimana, itu nanti Bapak Gubernur dan Bapak Bupati akan mengatur lebih lanjut dengan OPD terkait. Namun, kita berharap, mari kita sama-sama memberikan dukungan. Kita ingin Kabupaten kita yang merupakan ibu kota provinsi akan sama dengan kabupaten atau kota lain, bukan saja di Papua Barat, tetapi di luar Papua Barat,” jelas Makatita kepada para wartawan di DPRD Kabupaten Manokwari, Jumat (21/6).

Lanjut dia, saat ini juga belum ada estimasi anggaran tentang ganti rugi lahan dan bangunan warga yang terkena terdampak, dimana estimasi anggaran akan diketahui setelah tim menilai bangunan dan lahan yang terkena dampak.

“Tim akan turun melihat dan mengukur nilai bangunan dan tanah yang terkena dampak. Berapa besarnya, itu nanti akan kita lihat, karena kalau kita bilang Rp. 100 miliar, ternyata di lapangan setelah data objektif itu lebih dari Rp 100 miliar. Oleh sebab itu, perlu perhitungan yang matang,” ujar Sekda.

Ia menambahkan, di mana pun, dalam pelaksanaan pembangunan selalu ada pro dan kontra. Padahal, lanjut dia, hasil pembangunan itu tidak hanya dinikmati generasi sekarang, tapi juga generasi berikut.

Menurut dia, pro dan kontra terkait pembangunan itu hal biasa, tetapi perlu diambil sisi positifnya. Pemerintah, sambung Makatita, akan berusaha semaksimal mungkin supaya apa yang menjadi hak masyarakat tetap diberikan.

Sedangkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manokwari, Ferry Lukas menuturkan, pihaknya tidak akan menerbitkan IMB untuk pembangunan di sepanjang Jl. Drs. Esau Sesa. “Jadi sepanjang ini kita belum kasih keluarkan izin sampai jalan jadi dulu baru kita kasih,” tandas Lukas.

Namun, tegas dia, untuk pembangunan yang mendesak, maka pihaknya akan melihat patok yang menjadi batas akhir titik pelebaran.

“Patok itu yang nanti kita perhitungan ke belakang berapa. Apakah masih pakai aturan itu, karena kita maunya harus ada lahan parkir,” tukasnya.

Sementara itu, Kapolda Papua Barat, Brigjen Pol. Herry R. Nahak mengaku, pihaknya mendukung program pemerintah terkait rencana pelebaran jalan sepanjang 21 km dengan lebar 25 meter. Pelebaran itu dimulai dari pertigaan Sinar Suri hingga Maruni.

Kabid Humas Polda Papua Barat, AKBP Mathias Y. Krey mengungkapkan, rencana pelebaran itu tidak bisa dipungkiri akan berdampak terhadap keamanan.

Menurut dia, selain keamanan, pelebaran jalan juga akan berdampak terhadap resiko kemacetan maupun kecelakaan. Sebab, jelas Kabid Humas, pelebaran jalan itu akan mengarah ke daerah perkantoran.

Dia menilai, langkah pemerintah melakukan ganti rugi terhadap masyarakat yang terkena dampak pelebaran jalan, sangat tepat, karena hal itu terkait dengan hak masyarakat.

Ditambahkan Krey, terkait jaminan keamanan, hal itu merupakan tugas pokok dan fungsi aparat kepolisian. Ia menerangkan, TNI dan Polri akan membantu pemerintah demi kemajuan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat di Papua Barat.

“Pada pertemuan di Aston, Pangdam XVIII Kasuari dan Kapolda Papua Barat siap membantu pemerintah untuk kemajuan pembangunan dan kesejahteraan semua,” klaim Kabid Humas dalam group WhatsApp, Sabtu (22/6).

Disinggung tentang rekayasa lalu lintas yang akan dilakikan Polda Papua Barat untuk mengantisipasi kemacetan atau kecelakaan, Dirlantas Polda Papua Barat, Kombes Pol. Indra D. Irianto belum memberi keterangan resminya, karena ponselnya belum bisa dihubungi. [SDR/BNB/CR45-R1]

Dibaca 109 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.