Belum Ada Kendaraan Dinas Milik Pemprov Papua Barat yang di Dum | Pasific Pos.com

| 18 August, 2019 |

Belum Ada Kendaraan Dinas Milik Pemprov Papua Barat yang di Dum

Papua Barat Penulis  Jumat, 21 Jun 2019 08:09 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP-   Demi menunjang kelancaran tugas kedinasan pejabat daerah, hampir semua pemerintahan tingkat kabupaten/kota dan provinsi mengalokasikan anggaran untuk pengadaan kendaraan dinas tiap tahun anggaran termasuk di lingkup pemprov Papua Barat, baik itu kendaraan roda empat maupun roda dua.

Ironisnya, sejak provinsi ini eksis, kendaraan dinas yang dibeli menggunakan APBD Papua Barat hingga saat ini belum ada yang ada di dum. Padahal, pejabat si pemakai kendaraan dinas itu sudah banyak yang pensiun, pindah tugas. Misalnya, kendaraan dinas mantan anggota DPR Papua Barat dan pimpinan OPD  maupun pejabat eselon III yang sudah pensiun belum ditarik kembali oleh pihak pemprov Papua Barat.

Kepala UPT Samsat Manokwari, Yan Rukka mengungkapkan bahwa sesuai cacatan pihaknya sampai sekarang belum ada satupun kendaraan dinas milik pemprov Papua Barat yang di dum. Ia menjelaskan, pihaknya dapat memproses pengurusan balik nama kendaraan dinas yang di dum, apabila telah dilengkapi dengan Surat Keputusan (SK) yang membuktikan bahwa kendaraan dinas itu di dum.

Sesuai aturannya, lanjut Rukka, kendaraan dinas yang pemakaiannya sudah lima tahun lebih seharusnya dapat diproses untuk di dum.“ Kalau ada SK dum kendaraan itu pasti kami proses, itu acuan kami. Tidak ada SK dum, mau 10 tahun atau sampai 20 tahun kendaraan itu tetap berstatus kendaraan dinas. Jadi, belum ada satupun kendaraan dinas pemprov Papua Barat yang sudah di dum,” ungkap Rukka saat Forum Komunikasi Publik (FKP) penyusunan standar pelayanan kesamsatan di Kantor Bapenda Papua Barat, Rabu (19/6) kemarin.

Mengapa ini terjadi, Rukka mengetahui tidak persis alasan tidak ditariknya kendaraan dinas yang sudah tidak lagi digunakan pejabat aktif.  Namun, lanjut Rukka, sesuai aturannya mobil dinas yang pemakainnya lebih dari lima tahun dapat di dum, akan tetapi pelaksanaan di lapangan tidak sama dengan kenyataannya.

Menurut Rukka, biasanya, pemerintah daerah melalukan dum atau lelang kendaraan dinas karena pembiayaan kendaraan dinas lebih besar dari manfaatnya. “ Ada pegawai yang meminta kendaraan dinasnya untuk di dum tetapi tidak menyertai SK dum, tentu tidak bisa bea balik nama sepanjang tidak ada SK dum atau dokumen yang membuktikan bahwa kendaraan dinas itu telah dilelang, kemudian hasil lelang kendaraan dinas itu disetorkan ke kas daerah” terangnya.

Untuk pembayaran pajak kendaraan dinas, tambah Rukka, pihaknya tidak melihat siapa pemilik kendaraan dinas itu milik pemerintah daerah, tetapi siapa pengguna kendaraan dinas tersebut. “ Siapa diatas kendaraan dinas itu maka yang bersangkutanlah membayar pajaknya, kami tidak mengenal itu mobil dinas sekda, kepada Bapenda, siapa pemakainnya itulah yang pajak kendaraan dinas itu,” pungkas Rukka.

Bertolak dari fakta tersebut, pemprov Papua Barat perlu memberikan perhatian serius terhadap masalah ini agar tidak menjadi beban daerah. Sebab, sepanjang pengelolaan kendaraan dinas yang pemanfatannya tidak fungsi dan tujuannya dapat menjadi temuan BPK RI, karena masih tercacat sebagai aset daerah. [K&K-R1] 

Dibaca 142 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.