Warinussy: Kalau Terdakwa Mati, Kajari dan Ketua Pengadilan Harus Bertanggung Jawab | Pasific Pos.com

| 17 November, 2019 |

Warinussy: Kalau Terdakwa Mati, Kajari dan Ketua Pengadilan Harus Bertanggung Jawab

Papua Barat Penulis  Kamis, 20 Jun 2019 07:37 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP – Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan C. Warinussy, SH menanggapi insiden pemukulan terhadap terdakwa, Boy Feri Wamafma (38 tahun) usai menjalani persidangan kasus indak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur di Pengadilan Negeri (PN) Manokwari, Selasa (18/6).

Menurutnya, pemukulan terhadap terdakwa di PN Manokwari menunjukkan Kajari Manokwari, Togging Banjar Nahor, SH, MAP dan jajarannya lalai memberikan jaminan keamanan terhadap para terdakwa sesuai KUHAP.

Seharusnya, saran dia, Kajari Manokwari dan jajaran belajar dari kasus tindak pidana serupa dengan terpidana, Hans Koromat, dimana memberikan jaminan keamanan super maksimal untuk mencegah tindakan anarkhis.

“Kejadian kemarin, Boy Wamafma dipukuli dan diludahi pinang di hadapan jaksa dan pihak pengadilan, itu sangat miris,” kata Warinussy kepada Tabura Pos di PN Manokwari, Rabu (19/6).

Dikatakannya, KUHAP sudah mengatur supaya dalam perkara apapun, terutama perkara tindak pidana, negara wajib memberi perlindungan maksimal dan jaminan keamanan terhadap terdakwa yang menjalani proses peradilan.

Hal tersebut, tambah dia, menunjukkan bahwa semua pihak harus menghormati pengadilan sebagai lembaga hukum yang berfungsi mengadili orang yang melakukan tindak pidana.

Warinussy menyarankan sebaiknya pihak keluarga korban menyerahkan sepenuhnya perkara ini ke penuntut umum dan majelis hakim untuk beracara guna menjerat terdakwa dengan hukuman yang sangat maksimal guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

“Jangan sampai pengadilan menjadi tempat untuk manusia menghakimi manusia lain di luar proses hukum yang diatur dalam KUHAP,” tukasnya.

Untuk mengantisipasi kejadian serupa, Warinussy menekankan, pada persidangan berikut, Kajari Manokwari dan Ketua PN Manokwari harus bisa berkoordinasi untuk menjamin keamanan para terdakwa yang akan disidangkan.

Menurutnya, kondisi PN Manokwari yang terbuka dan mudah diakses siapa saja, maka kedua instansi itu harus bisa bekerja sama untuk menjamin keamanan terdakwa sejak dikeluarkan dari Lapas Kelas II B Manokwari hingga kembali lagi.

Ia menyarankan, bila perlu menyiagakan personil Brimob dengan persenjataan lengkap untuk mengawal proses persidangan. “Jangan sampai ada pihak yang anarkhis dan menyerang terdakwa. Itu tidak boleh terjadi. Kalau dia mati, yang harus bertanggungjawab Kajari dan Ketua Pengadilan,” tegas Warinussy. [BOM-R1]

Dibaca 126 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.