Papua dan Papua Barat Sikapi akan Berakhirnya 2 Persen DAU | Pasific Pos.com

| 14 October, 2019 |

Papua dan Papua Barat Sikapi akan Berakhirnya 2 Persen DAU

Papua Barat Penulis  Selasa, 18 Jun 2019 21:22 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP - Pemerintah Provinsi (pemprov) Papua dan Papua Barat merencanakan akan duduk bersama guna menyikapi jelang berakhirnya alokasi dana 2 persen yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan juga Dana Otonomi Khusus (Otsus).

Asisten I Bidang Pemerintahan, Setda Papua Barat, Musa Kamudi mengatakan, pihaknya tengah berupaya membangun koordinasi dengan pemprov Papua dalam menyikapi akan berakhirnya 2 persen DAU.

“Ini bukan undang-undang Otsus yang berakhir tetapi dana 2 persen yang bersumber dari DAU inilah yang akan berkahir. Inilah yang kita lagi membangun koordinasi dengan pemprov Papua untuk menyikapi pasca berakhirnya dana 2 persen ini,” kata Kamudi kepada wartawan di Auditorium PKK Arfai Perkantoran, Jumat (14/6).

Lebih lanjut, kata dia, pihaknya telah bekerja sama dengan salah satu LSM dari Australia untuk melakukan perhitungan cepat tentang implementasi Otsus di Papua dan Papua Barat.

Hasil perhitungan cepat ini, lanjut dia, sudah diserahkan kepada gubernur Papua dan Papua Barat. “Artinya tidak semua UU Otsus direvisi tetapi ada Pasal-Pasal tertentunya yang sangat substansial untuk menyikapi hal itu. Apakah dengan memberikan pertimbangan dana itu lanjut atau bagaimana solusinya,” kata dia.

Untuk itu, dalam waktu dekat, Papua dan Papua Barat akan duduk bersama menyikapi langkah-langkah apa yang akan dilakukan setelah berakhirnya 2 persen dari DAU.

Berdasarkan informasi yang diterimanya, Kamudi mengatakan dana tersebut akan tetap berlanjut dengan pertimbangan dalam rangka mengejar ketertinggalan daerah, maka Papua dan Papua Barat masih membutuhkan dana tersebut.

Hanya saja, kata dia, terkait dengan evaluasi akan terus dilakukan. Sebab, dari pemerintah pusat meminta keseriusan dari pemerintah kabupaten dan kota dalam pertanggungjawaban penggunaan dana otsus.

Dari hasil evaluasi, Kamudi mengatakan yang sering membuat keterlambatan transfer dana adalah pelaporan dari kabupaten dan kota, hingga akhirnya mempengaruhi pencairan anggaran-anggaran di tahap-tahap berikutnya. [FSM-R3]

Dibaca 94 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.