Soal Pengangkatan Ketua DPR Papua, Kembali Kewenangan Partai | Pasific Pos.com

| 23 October, 2019 |

Ketua PAP, Christian Arebo didampingi Waket PAP, Natan Ansanai saat menggelar Jumpa Pers, di salah satu Cafe di Jayapura, Selasa (18/6/19). Ketua PAP, Christian Arebo didampingi Waket PAP, Natan Ansanai saat menggelar Jumpa Pers, di salah satu Cafe di Jayapura, Selasa (18/6/19).

Soal Pengangkatan Ketua DPR Papua, Kembali Kewenangan Partai

Sosial & Politik Penulis  Selasa, 18 Jun 2019 21:04 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Jayapura, - Pemilihan Ketua DPR Papua saat ini memang sedang hangat diperbincangkan di kalangan masyarakat, baik masyarakat  adat di kalangan aktivis, LSM  dan beberapa petisi juga angkat bicara, bahkan sudah menentukan figur yang layak untuk memimpin DPR Papua untuk lima tahun kedepan.

Menangapi polimek  tersebut, Ketua Umum Pemuda Adat Papua (PAP), Christian Arebo mengatakan, siapa pun yang patut menjadi Ketua DPR Papua, tentunya kembali pada mekanisme dan aturan dari Partai Politik (Parpol).

"Orang yang diluar Partai pemenang Pileg diharapkan tenang dan jangan berlebihan, karena aturan dari Partai sudah jelas," kata Ketua PAP, Christian Arebo kepada Wartawan di Jayapura, Selasa (18/6/19).

Apalagi lanjut Christian Arebo, dalam UU Md3 sudah mengatur tentang DPR, MPR, dan DPD, Sehingga siapapun yang jadi ketua DPR Papua tentu dia adalah partai pemenang pemilu dan juga mendapat suara terbanyak dalam partainya.

" Jadi saya pikir diluar dari orang partai tidak usah berbicara siapa yang akan menjadi ketua DPR Papua",  ujarnya.

Ia pun berharap,  masalah ini jangan dibesar-besarkan, apalagi menjadi polemik di kalangan masyarakat. Ditakutkan ini akan menjadi isu sukuisme yang akan muncul tulasnya.

Sementara itu Wakil Ketua PAP,  Natan Ansanai mengatakan, jika Pemuda Adat Papua berharap setelah hasilnya ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), dan siapa saja yang menang dalam Pileg tahun ini, dapat menghargai hasil keputusan MK itu.

Pihaknya juga berharap, dalam proses pemilihan ketua DPR Papua nantinya, anggota DPR dari jalur 14 kursi juga dapat memberikan dukungan suara untuk menentukan siapa yang akan jadi Ketua DPR Papua.

"Haya saja jangan hanya dari kalangan Partai politik saja, tetapi juga harus dari 14 kursi yang notabenenya mereka sebagai keterwakilan adat yang ada di lima wilayah adat di Papua," pungkasnya. (TIARA)

Dibaca 125 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX