Pembangunan Rumah Korban Banjir Terkendala Sengketa Tanah | Pasific Pos.com

| 17 November, 2019 |

Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE. M, Si Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE. M, Si

Pembangunan Rumah Korban Banjir Terkendala Sengketa Tanah

Kabupaten Jayapura Penulis  Senin, 17 Jun 2019 22:03 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

SENTANI   – Rencana relokasi perumahan bagi warga korban bencana banjir bandang Sentani dan naiknya permukaan air danau oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura terkendala dengan adanya sengketa tanah yang diatasnya akan dibangun rumah-rumah layak huni bagi korban.

Demikian dikemukakan, Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE, M.Si saat ditemui awak media di ruang kerjanya, Senin (17/06).

“Kami selaku pemerintah telah siap membangun rumah-rumah bagi korban bencana yang rencana pembangunannya akan dimulai dari Kemiri Sentani,” sebut Bupati Mathius.

Hanya saja, lanjut dia, lahan yang akan digunakan untuk memulai pembangunan rumah layak huni bagi korban bencana banjir bandang Sentani dan naiknya permukn ir danau tersebut terkendala akibat adanya sengketa kepemilikan tanah oleh tiga pihak.

Dikatakan, tanah tersebut di sebut sebagai milik Masyarakat Adat Kampung Ifale, selanjutnya, pihak berikutnya hadir dan mengklaim sebagai pemilik ulayat atas tanah itu yakni, suku Felle dari Kampung Yahim dan terakhir Pemerintah Provinsi Papua mengaku sebagai pemilik tanah.

Dijelaskan, dampak dari belum adanya kepastian kepemilikan atas tanah membuat Pemerintah Kabupaten Jayapura tidak memulai pembangunan rumah-rumah layak huni milik warga korban bencana banjir.

“Oleh sebab itu, kami mengharapkan dukungan dari semua pihak, terutama lembaga masyarakat adat dalam hal ini, Dewan Adat Suku Sentani (DASS) dalam menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah itu, supaya pembangunan rumah segera dimulai,” harapnya.
Ditambahkan, para pihak yang akan bertanggungjawab untuk membantu rumah-rumah tersebut telah siap hanya menunggu kejelasan kepemilikian tanah. Dirinya memastikan bahwa, setelah sengketa para pihak terhadap tanah selesai maka pembangunan rumah langsung dimulai.

Bupati Awoitauw juga menandasakan, jika ada pihak yang merasa bahwa pergerakan pemerintah lambat dalam menangani proses rekonstruksi pasca bencana banjir bandang dan naiknya permukaan air danau supaya dapat bertnya kepada pemerintah guna mendapat penjelasan penanganan.

“Jangan berbicara diluar sana, tetapi alangkan eloknya jika para pihak yang merasa tidak puas dan menganggap pemerintah tertutup dalam penyaluran bantuan pasca banjir bandang dan naiknya permukaan air danau bagi korban, silakan datang kepada kami pemerintah supaya kami boleh menjelaskannya,” imbuhnya

Dibaca 158 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.