Perda Retribusi Sampah Diberlakukan, Pendapatan Manokwari Diyakini Mencapai Rp 6 Miliar | Pasific Pos.com

| 14 October, 2019 |

Perda Retribusi Sampah Diberlakukan, Pendapatan Manokwari Diyakini Mencapai Rp 6 Miliar

Papua Barat Penulis  Jumat, 14 Jun 2019 14:04 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP – Apabila Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Manokwari tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan diterapkan, maka potensi pendapatan daerah yang diperoleh dari retribusi sampah setiap tahunnya bisa mencapai Rp 6 miliar.

Hanya saja, kedua peraturan tersebut hingga pertengahan tahun ini baru diberlakukan, sehingga untuk mencapai target itu dimungkinkan masih sulit.

“Kalau kita jumlah penduduk dan pelaku usaha itu kami kemarin target Rp 6 miliar, tapi tidak mungkin tercapai di tahun ini karena kita baru memulai,” kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Manokwari, M. Irwanto kepada wartawan usai sosialisasi kedua peraturan tersebut di Lapangan Bumi Marina, Kamis (13/6).

Menurut dia, peraturan tersebut baru mulai diberlakukan karena secara infrastruktur baru disiapkan dan peraturan bupati pun baru diterbitkan. Selain itu, untuk operasionalnya, Pemkab Manokwari baru menjalin kerja sama dengan BNI terkait pembayaran retribusi sampah.

“Artinya kami juga mau apa yang dibayarkan masyarakat entah itu pajak atau retribusi harus sampai di kas daerah dan itu harus ada mekanisme sistemnya. Kami baru rancang sistemnya dan baru ready di tahun 2019,” sebutnya.

Irwanto mengatakan, pihaknya bukan pesimistis, namun karena mulainya telah terlambat maka untuk mencapai Rp 6 miliar masih akan sulit. Kendati demikian, Ia mengatakan, pihaknya masih terus berupaya berbenah agar dalam penerapannya bisa lebih maksimal.

Menurut Irwanto, dari penerapan Perda itu uang retribusi sampah yang dikumpulkan pemerintah akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan. Sebab selama ini, pelayanan itu menggunakan uang dari pajak daerah yang didapat pemerintah.

“Tadi kita sudah simulasi dari pelaku usaha saja, tidak menghitung warga, itu kita satu tahun penuh kita hanya bisa dapat Rp 1,1 miliar. Sementara cost untuk menangani sampah sampai Rp 20 miliar. Selisihnya itu diambil dari pajak daerah, namun selamanya tidak bisa menggunakan pajak daerah,” jelasnya.

Sebab, menurut dia, untuk retribusi, masyarakat membayar karena ada jasa atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Dalam peraturan bupati tentang penyesuaian pelayanan retribusi persampahan/kebersihan tersebut, besaran retribusi sampah untuk rumah tempat tinggal sebesar Rp 50 ribu per bulan.

Dia menyebutkan, perda tentang sampah itu sudah terbit sejak tahun 2011, namun belum bisa diberlakukan karena belum ada peraturan bupati sebagai petunjuk pelaksanaannya. Baru pada tahun 2018 peraturan bupati terbentuk, sehingga baru diterapkan setelah disosialisasikan kepada masyarakat.

“Penerapannya baru sekarang karena kami baru bikin perbup-nya pada tahun 2018. Tanpa instrumen perbup kami belum berani melaksanakan,” sebutnya seraya menambahkan, setelah sosialisasi di Kelurahan Amban pihaknya akan melakukan kegiatan yang sama di Kelurahan Sowi. (BNB-R3)

Dibaca 103 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.