Penanganan Jalan yang Terkena Banjir bukan hanya Kewenangan Pemkab Manokwari | Pasific Pos.com

| 25 June, 2019 |

Penanganan Jalan yang Terkena Banjir bukan hanya Kewenangan Pemkab Manokwari

Papua Barat Penulis  Rabu, 12 Jun 2019 06:35 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP – Hujan yang mengguyur Kota Manokwari Senin (10/6) menyebabkan sejumlah kawasan di Kota Manokwari tergenang. Selain jalan raya dan permukiman penduduk, genangan air juga terlihat di depan terminal Bandara Rendani dan areal Pelabuhan  Manokwari.

Menurut Bupati Manokwari, Demas Paulus Mandacan, Pemkab Manokwari bisa mengambil langkah untuk menangani banjir di sejumlah titik itu sesuai dengan kawasan yang menjadi kewenangan Pemkab Manokwari.

“Lokasi-lokasi yang terkena banjir tidak hanya menjadi kewenangan Pemkab Manokwari. Kewenangan itu terbagi-bagi,” ujar Bupati kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (11/6).

Dia mencontohkan penanganan jalan protokol yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dalam hal ini BPJN wilayah XVII Manokwari. Selain itu, ada pula jalan-jalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

“Seperti kemarin juga di Pasir Putih ada banjir dan berlangsung serta diposting di medsos, sehingga saya perintahkan kepala dinas PUPR dan staf untuk turun ke lokasi dan itu merupakan kewenangan provinsi. Namun demikian, pemerintah daerah akan mengusulkan ke pemerintah provinsi untuk bisa menindaklanjuti itu,” sebutnya.

Sedangkan untuk ruas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, kata dia, akan menindaklanjuti penanganannya berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Oleh karena itu, dia berharap, dalam penanganan kawasan dan jalanan yang tergenang air atau dilanda banjir yang sudah diusulkan dalam Musrenbang 2019 agar bisa dikerjakan pada tahun 2020.

“Nanti kita akan lihat kembali hasil Musrenbangnya, misalnya kalau ada di situ akan kita prioritaskan,” tegasnya.

Kejadian banjir kemarin, menurut Bupati, sesuai informasi yang diperolehnya, titik terparah yakni di Wosi, Pelabuhan Manokwari, dan Bandara Rendani. Namun khusus untuk di bandara, menurut dia, itu merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan.

“Tapi di luar itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah baik kabupaten maupun provinsi,” sebutnya.

Soal kerugian akibat banjir kemarin, Bupati mengaku belum tahu persis. Namun, menurut dia, kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sudah menyampaikan bahwa akan disampaikan setelah direkap. “Dari kepala BPBD sudah menyampaikan bahwa sementara melakukan rekap baru akan disampaikan untuk ditindaklanjuti,” tukasnya. (BNB-R3)

Dibaca 33 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.