Ketua MRPB: Agar Tidak Minta Merdeka, Jakarta Harus Perhatikan Hak Orang Papua | Pasific Pos.com

| 14 October, 2019 |

Ketua MRPB: Agar Tidak Minta Merdeka, Jakarta Harus Perhatikan Hak Orang Papua

Papua Barat Penulis  Selasa, 11 Jun 2019 19:53 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP - Ketua Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), Maxsi N. Ahoren berharap Pemerintah Pusat (Jakarta) serius memperhatikan hak-hak dasar orang asli Papua (OAP) di atas tanahnya sendiri.

Dirinya menilai, sejauh ini Jakarta belum sepenuhnya memperhatikan hak-hak dasar OAP. Sehingga banyak gejolak yang terjadi salah satunya permintaan merdeka.

Ahoren menekankan, Papua dan Papua Barat merupakan daerah khusus di Indonesia. Itu dibuktikan dengan adanya Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) yang sudah ada sejak 2001.

“Saya ada karena orang Papua. Kalau orang Papua, semua masyarakat Papua minta seperti itu, apakah saya tolak. Oleh sebab itu, saya minta agar Jakarta melihat hak-hak dasar orang asli Papua. Berikan kepercayaan kepada orang Papua, supaya mereka jangan minta merdeka,” ujar Ahoren usai menjalankan reses di halaman eks kantor Gubernur Papua Barat, beberapa waktu lalu.

Ahoren sadar, ada undang-undang sebagai dasar hukum tertinggi di Indonesia. Kendati demikian, yang tidak bisa dilupakan Papua dan Papua Barat juga ada UU Otsus.

Dirinya yakin, bila Jakarta memperhatikan dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat Papua di tanahnya sendiri, maka tidak akan ada teriakan merdeka.

"Kalau kepercayaan sudah diberikan tidak ada yang minta merdeka, tetapi ini kan kepercayaan juga tidak dikasih-kasih,” ujar Ahoren.

Ahoren menekankan, desakan agar Jakarta memberikan hak-hak dasar dan kepercayaan kepada Papua dan akan meneriakan meminta merdeka sama hal dengan di Aceh, bukan merupakan bahasa politis karena sebentar lagi Otsus akan dievaluasi, tetapi murni aspirasi masyarakat yang diperoleh dirinya selaku Ketua Lembaga Kultur OAP di Papua Barat, saat melakukan reses.

Dalam reses itu, selain mendesak Jakarta memberikan hak-hak dasar kepada orang Papua, MRPB juga akan mengusulkan pergantian nama Provinsi Papua Barat menjadi Provinsi Khusus Papua Barat sebagaimana adanya UU Otsus. (SDR-R1)

Dibaca 103 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX