Musrenbangsus Lahirkan 14 Kesepakatan | Pasific Pos.com

| 14 November, 2019 |

Musrenbangsus Lahirkan 14 Kesepakatan

Papua Barat Penulis  Jumat, 31 Mei 2019 21:05 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP – Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Otonomi Khusus (Musrenbangsus) yang dilaksanakan selama dua hari di Aston Niu Hotel Manokwari telah menghasilkan 14 kesepakatan yang disampaikan pada penutupan musrenbangsus, Rabu (29/5).

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Barat, Nataniel D. Mandacan yang menutup kegiatan mengatakan, bahwa program kegiatan yang direncanakan, nantinya didanai oleh dana otonomi khusus (otsus), dana bagi hasil (DBH) minyak dan gas (migas) otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) otsus maupun Dana Alokasi Umum (DAU) sebanyak 2 persen yang dikenal dengan dana otsus murni.

“Apa yang sudah diamanatkan dalam UU Otsus, dan perdasus, kemudian kajian cepat penyelenggaraan otsus, khususnya yang berkaitan dengan Pasal 34 Ayat 3 UU No. 2001 serta kesepakatan yang sudah dilakukan pada musrenbangsus kemarin, dapat terintegrasi dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2020 mendatang,” harap Mandacan menutup kegiatan.

Dikatakan Mandacan, masih banyak tugas yang harus  dikerjakan untuk mewujudkan Papua Barat yang aman, sejahtera dan bermartabat melalui otsus, kemudian sinergitas antara pemprov, kabupaten/kota serta mitra pembangunan.

“Tanggungjawab atas maju mundurnya daerah ada pada kita bersama. Untuk itu, saya mengajak kita semua bekerja lebih giat lagi dan meningkatkan koordinasi serta sinergritas yang kuat untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM). Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua Barat melalui penyelenggaraan otsus di Papua Barat,” kata Mandacan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua Barat,  Dance Sangkek mengatakan, musrenbangsus baru dilaksanakan 2 kali. Pertama, tahun 2018 baru tahap gagasan, belum ke substansi persoalan. Tahun ini, tahun kedua dan sudah masuk tahap penjabaran alokasi dan distribusi anggaran serta kewenangan ke daerah secara terukur.

“Pembagian dana otsus 90 persen dan 10 persen dalam perjalanannya perlu dievaluasi sebab ada kewenangan di provinsi.  Ada hal yang perlu kita urus bersama-sama antara gubernur dengan bupati dan walikota. Akhirnya ada beberapa hal yang perlu kita ambil. Ada satu sumber anggaran yang belum kita bagi yakni DTI. Makanya kita membagikan DTI 30 persen ke 12 kabupaten dan 1 kota se provinsi Papua Barat,” ungkap Sangkek kepada wartawan usai penutupan musrenbangsus.

Dikatakan dia, formulasi pembagian dana otsus 90 persen dan 10 persen masih tetap ada, disamping semua program kerja harus sama di kabupaten/kota. “Ada 14 hal yang disepakati bersama antara bupati dan walikota se provinsi Papua Barat. Dari 14 kesepakatan ini, kita akan menindaklanjuti dengan menginventarisasi begitu banyak hal yang sudah dilakukan. Nanti kita akan dibantu dengan  LSM Kompak dan Pemerintah Australia untuk melakukan evaluasi cepat di Tanah Papua, baik Papua maupun Papua Barat,” jelas Sangkek.

Menindaklanjutinya, Sangkek mengatakan akan mempersiapkan hal-hal untuk evaluasi otsus secara keseluruhan  untuk dimasukkan kepada pemerintah pusat sebagai sebuah evaluasi sebagai informasi untuk revisi UU Otsus. Kemudian mendorong program kerja yang menonjol seperti dibidang pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Berangkat dari hal itu, Sangkek mengatakan, mulai tahun 2020 Pemprov Papua Barat sudah memulai bagimana mengelola orang Papua dalam berbagai hal, mulai dari mengelola ekonomi, kapasitas diri, sumberdaya alam hingga masuk ke ketersediaan lapangan kerja di Papua Barat.

Mewujudkan hal itu, kini Pemprov Papua Barat juga telah mulai menyiapkan pendidikan vokasi melalu Balai Latihan Kerja (BLK) dan infrastruktur wilayah yang bersumber dari DTI.

“Untuk infrastruktur ini ada 3 orientasi yang kita bangun, korikor pertumbuhan untuk kawasan strategis cepat tumbuh, seperti Bintuni, kawasan ekonomi khusus di Sorong. Manokwari sebagai kawasan pangan, wisata Raja Ampat, Kaimana, Teluk Wondama. Lalu koridor pemetaan wilayah yang perlu dijangkau dengan infrastruktur, termasuk pendataan Orang asli Papua di 12 kabupaten dan 1 kota di tahun 2020 mendatang,” pungkas Sangkek. [FSM-R3]

Dibaca 130 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.