Amankan Pangan di Papua Barat Gubernur Lantik TJKPD | Pasific Pos.com

| 14 October, 2019 |

Amankan Pangan di Papua Barat Gubernur Lantik TJKPD

Papua Barat Penulis  Selasa, 28 Mei 2019 15:18 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP – Tim Jejaring Keamanan Pangan Daerah (TJKPD) Provinsi Papua Barat resmi dilantik Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan di Fujita Hotel Manokwari, Senin (27/5).

Dalam sambutannya, Gubernur Mandacan mengatakan bahwa TJKPD akan memiliki peran penting, terutama dalam menjaga keamanan pangan di Papua Barat karena sering terjadi kasus ketidakamanan pangan disuatu negara dan akan menjadi sub global.

Mandacan mencontohkan, ada beberapa krisis pangan yang terjadi dalam dekade terakhir, misalnya dengan beredarnya berbagai makanan palsud seperti kol palsu, telur palsu, buah semangka palsu, udang palsu, bahkan beras palsu.

Hal itu, kata dia, telah menempatkan posisi keamanan pangan menjadi perhatian serius karena kondisinya terjadi karena adanya potensi bahaya terhadap kesehatan masyarakat.

“Ini dapat menurunkan tingkat kepercayaan konsumen terhadap produk pangan suatu negara atau daerah, serta dapat menyebabkan menurunkan daya saing produk pangan. Yang pada gilirannya berdampak pada kerugian secara ekonomi,” kata Mandacan pada acara pelantikan, TJKPD Provinsi Papua Barat, kemarin.

Dengan demikian, lanjut dia, untuk memperoleh makanan yang cukup bergizi, seimbang dan aman adalah hak setiap manusia, dan pemerintah berkewajiban menjamin ketersediaan pangan yang aman bagi masyarakatnya.

Mandacan menambahkan, sampai saat ini pola pengawasan pangan di provinsi Papua Barat menganut multi institusi. Yakni, pengawasan masih dilaksanakan oleh beberapa lembaga pengawas yang bernaung di bawah lembaga yang berbeda.

Menurut dia, hal itu mencerminkan aturan dalam PP No. 28 Tahun 2004, dimana, pengawasan telah diperketat dan terbagi habis dibeberapa lembaga atau OPD yang menangani pangan.

Untuk panganan segar, adalah hasil pertanian yang sepenuhnya menjadi kewenangan kementerian pertanian atau Dinas ketahanan Pangan provinsi Papua Barat. Sementara untuk pangan olahan menjadi kewenangan dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

“Perlu disusun atau dibangun suatu sistem yang terintegrasi, supaya penting bagi para pemengan kebijakan atau instansi terkait melakukan pengawasan sepanjang rantai pangan dan perlu merapatkan barisan dan persamaan persepsi dalam komitmen untuk memperkuat keamanan pangan di wilayah Provinsi Papua Barat,” jelas dia.

Ia menambahkan, menteri koordinasi kesejahteraan rakyat telah menerbitkan Keputusan Menko Kesejahteraan Rakyat No. 23 Tahun 2011 tentang jejarang keamanan pangan nasional. “Tujuannya untuk memfasilitasi pertukaran informasi antara lembaga terkait serta membangun koordinasi sinergis untuk meningkatkan kegiatan keamanan pangan, baik tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional secara terpadu sesuai skala prioritas pangan yang beredar,” tandas Mandacan. [FSM-R3]

Dibaca 98 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.