Satpol-PP Sosialisasikan Perbup Miras di Distrik Nimbokrang dan Unurum Guay | Pasific Pos.com

| 13 December, 2019 |

Kasatpol-PP Kabupaten Jayapura, Frits Rumayomi didampingi Kepala BNN Kabupaten Jayapura, Riyanto, Kepala Bidang di Bappenda Kabupaten Jayapura, Jimmy Yokhu, Kepala Bidang Perundang-Undangan Satpol-PP Kabupaten Jayapura, Drs. Sunggul Simajuntak serta para pemateri ketika melakukan foto bersama. Kasatpol-PP Kabupaten Jayapura, Frits Rumayomi didampingi Kepala BNN Kabupaten Jayapura, Riyanto, Kepala Bidang di Bappenda Kabupaten Jayapura, Jimmy Yokhu, Kepala Bidang Perundang-Undangan Satpol-PP Kabupaten Jayapura, Drs. Sunggul Simajuntak serta para pemateri ketika melakukan foto bersama.

Satpol-PP Sosialisasikan Perbup Miras di Distrik Nimbokrang dan Unurum Guay

Kabupaten Jayapura Penulis  Minggu, 26 Mei 2019 18:01 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

SENTANI- Satuan Polisi- Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Jayapura mensosialisasikan Peraturan Bupati (Perbup) nomor 27 tahun 2016  tentang petunjuk teknis penutupan perdagangan, Penjualan Minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Jayapura.

Sosialisasi yang dilaksanakan sejak Rabu (22-5) pagi, hingga Kamis (23-5) sore, di dua Distrik yakni Distrik Nimbokrang dan Unurum Guay tersebut, melibatkan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Jayapura dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Jayapura.

Kepala Satuan Polisi-Pamong Praja (Kasatpol-PP) Kabupaten Jayapura, Frits Rumayomi melalui Kepala Bidang Perundang-Undangan, Drs. Lunggu Simanjuntak mengatakan bahwa  Pemerintah Kabupaten Jayapura berdasarkan Undang-Undang (UU) mempunyai kewajiban untuk melakukan peraturan dalam tatatan berkehidupan berbangsa dan bernegara sehingga apa  yang diharapkan bersama dapat berjalan dengan baik.

“Untuk itulah pemerintah menghasilkan peraturan-peraturan baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun Peraturan Daerah (Perda) seperti Peraturan Bupati (Perbup) nomor 27 tahun 2016 yang kita sosialisasikan hari ini,”jelas Sanggul saat ditemui di Kantor Bupati,  Gunung Merah Sentani, Jumat (24/5) siang.

Dikatakan Sanggul, itu semua untuk menata aspek kehidupan masyarakat dalam segala bidang. Dimana produk hukum yang dihasilkan bersama-sama pemerintah dimaksudkan perlu diketahui oleh semua orang agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi penyimpangan yang mengakibatkan adanya benturan kepentingan.

“Baik masyarakat sebagai objek  dan pemerintah sebagai subjek, maka perlu adanya transparansi peraturan-peraturan itu melalui sosialisasi atau penyuluhan sebagaimana yang sudah masyarakat ikuti kemarin,”cetusnya.
Sanggul menuturkan, dari transparansi itu akan mewujudkan masyarakat cerdas, memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dalam visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jayapura.

“Disana di tegaskan bahwa pemerintah bertanggungjawab dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta menciptakan kondisi yang aman, tertib dan damai. Jadi itu merupakan  kebutuhan hidup yang mendasar dari masyarakat sehingga  pemerintah juga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik,”urai Sanggul.

Diharapkan, dengan adanya kegiatan sosialisasi ini masyarakat dapat berkontribusi kepada Pemerintah Kabupaten Jayapura untuk ikut terlibat dalam penegakan Perda guna menciptakan ketentraman dan ketertiban di wilayahnya masing-masing.

Dibaca 199 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.