KPK: Tak Setoran Pajak Termasuk Pidana Korupsi | Pasific Pos.com

| 8 December, 2019 |

KPK: Tak Setoran Pajak Termasuk Pidana Korupsi

Info Papua Penulis  Selasa, 21 Mei 2019 17:50 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Jayapura,-  Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan pemerintah kota dan kabupaten se Papua agar selalu memonitoring pendapatan daerah yang dihasilkan dari sektor pajak hotel dan restoran.

"Pungutan pajak tersebut merupakan pendapatan daerah yang dititipkan ke pemilik hotel untuk disetorkan, itu yang harus selalu dikontrol," kata Koordinator Wilayah VIII KPK, Adlinsyah Malik Nasution pada rapat koordinasi dan evaluasi program pemberantasan korupsi terintergrasi yang dihadiri bupati, wali kota, sekda dan pimpinan OPD di Jayapura, Selasa (21/5/2019).

Adlinsyah menuturkan, monitoring itu penting dilakukan guna mencegah kebocoran kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) setempat. Apalagi Kota Jayapura merupakan pusat bisnis di Papua.
"Ada banyak hotel dan restoran di Kota Jayapura. Ini potensi unggulan untuk pendapatan pajak daerah. Sekali makan saja kalau rame-rame bisa mencapai Rp.1 juta rupiah. Nah apakah 10 persennya ini disetor ke Kasda. Ini yang harus dipantau terus," kata Adlinsyah.

Ia pun mendorong Pemerintah Kota Jayapura memastikan hotel dan restoran sebagai wajib pungut pajak untuk memungut dan menyetorkan pajak sesuai realisasi yang didapat.

 "Kota Jayapura harus gas pol. kita ini hanya menitipkan uang kepada mereka untuk mereka setorkan ke Kasda, kalau mereka tidak setorkan sesuai yang mereka terima berarti penggelapan pajak dan ini bisa dipidana," tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Jayapura, Frans Pikey saat ditemui mengakui, Bapenda Kota Jayapura telah menerapkan sistem monitoring online penerimaan pajak untuk mengoptimalisasi PAD di Kota Jayapura.

"Kami sudah mengembangkan sistem online antara Bapenda dengan Hotel terutama yang berbintang lima untuk menghindari penggelapan pajak atau manipulasi," jelasnya.

Meski begitu, lanjut Frans, masih ada temuan sejumlah hotel nakal yang tak menyetorkan pungutan pajak. Fakta ini berdasarkan hasil inpeksi yang dilakukan Pemerintah Kota Jayapura di sejumlah hotel di wilayah setempat beberapa waktu lalu.

"Jadi modusnya, mereka menyiapkan dua tagihan, satunya disetor ke Bapenda dan satunya untuk ditagih. Ada yang kedapatan seperti itu setelah kami inspeksi. Ini yang akan kami tertibkan," imbuhnya.

Dibaca 147 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.