Mutasi Jabatan Tanpa Prosedur, KPK Warning Pejabat Papua | Pasific Pos.com

| 18 September, 2019 |

Koordinator Wilayah VIII KPK, Adlinsyah Malik Nasution ketika melakukan arahan pada rapat koordinasi dan evaluasi program pemberantasan korupsi terintergrasi yang dihadiri bupati, wali kota, sekda dan pimpinan OPD, Selasa, 21 Mei 2019. Koordinator Wilayah VIII KPK, Adlinsyah Malik Nasution ketika melakukan arahan pada rapat koordinasi dan evaluasi program pemberantasan korupsi terintergrasi yang dihadiri bupati, wali kota, sekda dan pimpinan OPD, Selasa, 21 Mei 2019.

Mutasi Jabatan Tanpa Prosedur, KPK Warning Pejabat Papua

Headline Penulis  Selasa, 21 Mei 2019 17:48 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

JAYAPURA,- Kepala Daerah di Provinsi Papua diminta tidak seenaknya mutasi pejabat karena ada aturan yang musti ditaati.

Demikian disampaikan Koordinator Wilayah VIII KPK, Adlinsyah Malik Nasution pada rapat koordinasi dan evaluasi program pemberantasan korupsi terintergrasi yang dihadiri bupati, wali kota, sekda dan pimpinan OPD di Jayapura, Selasa (21/5/2019).

Adlinsyah  menyampaikan, jika ada kepala daerah yang kedapatan lakukan praktik jual beli jabatan silahkan dilaporkan ke KPK.

"Kepala Daerah jangan coba-coba melakukan pergantian jabatan tanpa prosedur, atau memberlakukan cara jual beli jabatan hanya untuk memperkaya diri, jika ada kepala daerah yang kedapatan lakukan praktik jual beli jabatan silahkan dilaporkan ke KPK," ujarnya.

Diakuinya, KPK sudah mendapat laporan soal masalah jual beli jabatan di pemda kabupaten/kota se Papua. "kami di KPK sudah mendapat bocoran soal ini, yang merasa melakukan ini, ya siap-siap saja," ancam Adliansyah.

Ia memberikan contoh, kasus Bupati Nganjuk, Bupati Cirebon, dan Bupati Klaten yang terbukti telah melakukan jual beli jabatan. "Sekali putar 60 miliar mengalir, pengepulnya bisa anaknya, sodara dekatnya, mantunya dan lainnya. Jadi tolong jangan lakukan itu," ujarnya.

Menurut ia, jual beli jabatan itu hanya istilah, tapi kalau sudah bicara soal penerimaan ada di depan, tengah dan belakang sehingga sama saja dengan gratifikasi.

"Mau tidak diminta atau diminta sama saja, itu sama saja gratifikasi. Jadi saya minta manajemen ASN ini benar-benar dijadikan acuan," katanya.

Pada kesempatan itu juga, Adlinsyah meminta pemerintah provinsi, kabupaten dan kota untuk segera merespon   Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri terkait pemberhentian tidak dengan hormat ASN yang terbukti korupsi dan berkuatan hukum tetap.

lanjutnya, sampai saat ini baru 12 kabupaten yang melaporkan yakni Kabupaten Keerom (9) , Paniai (4), Mappi (2), Intan Jaya (0) atau tidak ada ASN status inkrah, Jayawijaya (1), Supiori (10), Boven Digoel (4), Waropen (14), Sarmi (4), Nabire (6), Biak Numfor (17), dan Kepulauan Yapen (3).

"Saya lihat Kabupaten Biak ini paling banyak. Untuk itu, saya minta provinsi, kabupaten dan kota yang belum merespon SKB tiga menteri ini agar segera dilakukan," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal, mengatakan pemerintah provinsi Papua sejak awal sangat respon dan mendukung penuh pelaksanaan kegiatan rencana aksi program pemberantasan korupsi. Hal itu dapat dilihat dari sejumlah langkah yang telah dilaksanakan antara lain melaunching kebijakan e-Government dengan digabungnya sistem e-planning, e-budgeting, e-samsat, e-perizinan dan e-TPP.

"Hal ini bertujuan dalam rangka meminimalisir potensi terjadinya penyimpangan keuangan negara/daerah, tetapi yang tidak kalah penting adalah akan berdampak pada semakin baiknya tata kelola pemerintahan," kata Tinal.

Untuk itu, dirinya mengajak setiap kepala daerah di Papua komitmen dan konsisten melaksanakan program pemberantasan korupsi, yang dirancang untuk membangun suatu sistem pemerintahan baik, bersih, transparan dan akuntabel.

Dibaca 201 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

Berita Terkini