Smart City Jadi Faktor Utama Kendala Internet di Lingkup Papua Barat | Pasific Pos.com

| 18 August, 2019 |

Smart City Jadi Faktor Utama Kendala Internet di Lingkup Papua Barat

Papua Barat Penulis  Selasa, 21 Mei 2019 10:35 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP - Tata kelola pemerintahan berbasis Informasi Teknologi (IT) atau e-governance di lingkungan pemerintah provinsi (pemprov) Papua Barat belum optimal karena sampai saat ini akses jaringan internet di lingkup pemprov Papua Barat masih rendah.

Menyikapi persoalan tersebut, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Papua Barat, Frans P. Istia mengatakan, sejak kemarin pihaknya sudah menarik jaringan internet ke ruangan gubernur dan wakil gubernur Papua Barat.

Sedangkan, jaringan internet untuk sekretaris daerah (sekda), Biro Umum dan Biro Perlengkapan dan Pengadaan barang/jasa Secara Elektronik sudah terpasang.

“Kita kesulitan untuk memasukan jaringan internet ke gedung kantor Gubernur Papua Barat tetapi, kami akan cari cara lain dengan memasukan jaringan internet gunakan wiresless,” kata Istia kepada wartawan usai menjadi komandan upacara bendera peringatan Hari Kebangkitan Nasional, di halaman kantor Gubernur Papua Barat, Senin (20/5).

Istia mengatakan, pelayanan jaringan internet di lingkungan pemprov Papua Barat secara keseluruhan terdapat dalam satu paket smart city. Hanya saja, Smart city terhambat karena 2 kali gagal dalam proses pelelangan.

“Tahun lalu kita sudah masukan pembangunan smart city dalam program kerja untuk dilelang tetapi gagal dan tahun ini pun sama, program pembangunan smart city tidak dianggarkan dalam APBD Papua Barat tahun anggaran 2019 ini,” tukasnya.

Meski kebutuhan internet sangat tinggi, Istia belum dapat memastikan anggarannya, karena pihaknya masih memperkirakan untuk dimasukan dalam APBD-P Papua Barat TA 2019.

“Sebenarnya, smart city ini pekerjaan tahun lalu yang tidak dikerjakan, sehingga kita berharap dapat dimunculkan di tahun ini tetapi ternyata tidak ada. Untuk menjawab kebutuhan jaringan internet di lingkup Pemprov Papua Barat dengan pemasangan jaringan langsung. Sebab, kecepatan akses internet semuanya ada dalam paket smart city tersebut,” jelasnya.

Smart city merupakan satu program pengembangan teknologi informasi yang didalamnya terdiri dari berbagai macam komponen teknologi informasi untuk konektifitas jaringan internet ke semua OPD di lingkup Papua Barat.

Ia mencontohkan, jika smart city dibangun, maka akan ada akses poin dalam jumlah besar yang harus dibentangkan ke semua OPD. Diperkirakan ada sekitar 300-400-an akses poin yang diadakan smart city. “Dua kali tidak dimasukan dalam APBD Papua Barat, maka belum dapat dilelang dan dikerjakan, tahun ini kami rencanakan bisa mendorong program pembangunan smart city ini pada perubahan APBD Papua Barat 2019,” aku Istia.

Masuk dalam APBD Perubahan itu, aku Istia masih dalam rencana. Namun demikian, jika gol, maka akan langsung dilelangkan. Sebaliknya, jika tidak keluar lagi maka akan didorong di tahun berikutnya.

Diakhir keterangannya, Ia mengakui jika tata kelola pemerintahan saat ini sangat tergantung dengan jaringan internet, apalagi saat ini tata kelola pemerintahan sudah mengarah pada penggunaan informasi teknologi.

“Untuk sementara ini, kita berupaya untuk menghubungkan akses internet di ruang kerja gubernur, dan wakil gubernur, dalam waktu 1 atau 2 hari ini sudah dapat digunakan,” ucapnya. [FSM-R3]

Dibaca 78 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.