Pemkab Manokwari Tindaklanjuti Temuan BPK di Beberapa OPD | Pasific Pos.com

| 23 October, 2019 |

Pemkab Manokwari Tindaklanjuti Temuan BPK di Beberapa OPD

Papua Barat Penulis  Senin, 20 Mei 2019 13:11 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari sudah menindaklanjuti temuan BPK-RI di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD), dimana salah satunya terkait aset.

Sekda Kabupaten Manokwari, Aljabar Makatita mengakui, temuan terkait aset itu adalah aset nol, tetapi beberapa diantaranya sudah diselesaikan. “Nanti Senin ada jadwal pertemuan dengan BPK terkait temuan yang ada,” tambah Makatita kepada para wartawan di Kantor Bupati Manokwari, Jumat (17/5).

Dijelaskan, terkait aset nilai nol, itu menunjukkan jika aset itu ada, ada luas atau volumenya, tetapi tidak diketahui nilainya.

“Terkait aset ini sudah diselesaikan berapa hari ini. Aset yang tidak ada luasannya, tim sudah turun ke lapangan, karena tidak tahu letaknya di mana atau di distrik, sehingga tim sudah melakukan pengukuran. Kemarin mereka ke Tanah Rubuh dan SP, hari ini saya akan monitor lagi, hasilnya seperti apa. Yang nilainya nol sudah ready,” jelas Makatita.

Lanjut dia, nilai aset nol ini akan dikalikan luasannya dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), dimana semua data NJOP di Kabupaten Manokwari sudah ada di Bapenda. “Kebetulan di Bapenda sudah ada datanya NJOP satu Kabupaten Manokwari,” tambahnya.

Temuan lain, Makatita menyebutkan, ada soal dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dimana terjadi selisih di rekening sebesar Rp. 506 juta. Namun, kata dia, kekeliruan itu sudah ditemukan dan sudah diselesaikan.

“Itu ternyata pelaporan saldo yang berbeda. Ada sekitar Rp. 500 lebih juta selisih di penginputan di rekening koran terakhir yang beda. Itu sekitar Rp. 506 juta,” ungkapnya.

Bukan itu saja, ia menambahkan, temuan lain terkait pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), karena pembukuannya dibiarkan terlalu lama.

“Seharusnya mereka yang JKN ini sama dengan BOS, berapa yang harus dipakai untuk tenaga medis dan paramedis, berapa yang dipakai untuk operasional. Kalau pakai operasional untuk pembelian meja, laptop, itu dicatat sebagai aset daerah. Jadi, selama ini yang mungkin belum ditertibkan itulah yang sekarang mulai ditertibkan,” terang Makatita.

Di samping itu, Sekda mengatakan, ada temuan BPK soal pungutan di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disperindagkop dan UKM) Kabupaten Manokwari terkait pungutan terhadap usaha besi tua.

Diakui Makatita, pungutan itu memang tanpa dasar, tetapi masuk ke kas daerah. “Itu regulasinya yang harus dilihat. Saya sudah kasih tahu Disperindagkop untuk lihat regulasinya, ada tidak? Kalau tidak ada regulasinya, kalau itu mau dijadikan pendapatan, harus dibuatkan regulasinya. Siapa yang membuat regulasinya, itu OPD teknis bersangkutan. Diajukan ke Bupati supaya kita pelajari,” paparnya.

Ia menambahkan, ada juga temuan kelebihan perjalanan dinas di Sekretariat DPRD Kabupaten Manokwari dan beberapa OPD. Menurutnya, temuan kelebihan perjalanan dinas harus dikembalikan.

“Kalau jalan 3 hari, kita bikin 5 hari, 2 harinya harus dikembalikan. Di Setwan, tapi hanya beberapa orang. Mungkin hari ini mereka tindaklanjuti,” tukasnya.

Sebelumnya, Disperindagkop dan UKM Kabupaten Manokwari sudah menindaklanjuti temuan BPK terkait pungutan tanpa dasar terhadap usaha besi tua. Namun, Disperindagkop sudah memberikan bukti fisik perda dan peraturan menteri terkait pungutan tersebut.

Kepala Disperindagkop dan UKM Kabupaten Manokwari, Rosita Watofa mengaku, pihaknya telah menyelesaikan masalah tentang temuan itu dan sudah dibuatkan laporannya. Saat itu, kata dia, pihaknya hanya tinggal menunjukkan bukti fisik perda terkait pungutan terhadap usaha besi tua.

“Kita hanya tidak punya data fisik saja, tapi fisiknya itu sudah didapatkan dari Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Manokwari,” katanya kepada para wartawan di halaman bekas Kantor Bupati Manokwari, beberapa waktu lalu.

Selain perda, lanjut dia, pihaknya juga menunjukkan peraturan menteri terkait pembatasan impor logam dan besi dari luar untuk industri logam dalam negeri. Dengan pembatasan itu, kata Rosita Watofa, diharapkan pihaknya memakai hati mengirim besi tua untuk industri logam di Pulau Jawa. “Jadi sekarang tidak ada masalah lagi terkait temuan itu,” tukasnya. [BNB-R1]

Dibaca 154 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.