Enam Suku Minta Diakomodir Keterwakilan Adat di DPRD Nabire | Pasific Pos.com

| 21 July, 2019 |

Enam Suku Minta Diakomodir Keterwakilan Adat di DPRD Nabire

Beri rating artikel ini
(0 voting)

NABIRE - Enam (6) suku pemilik ulayat adat di Kabupaten Nabire, setelah sebelumnya melakukan koordinasi demi kemajuan daerah dan adanya keterlibatan langsung pemangku adat dalam sejumlah kebijakan daerah, meminta kepada pihak penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019 ini untuk mengakomodir sejumlah perwakilan adat guna dapat menduduki kursi parlemen Nabire.

Sekitar empat belas (14) kursi yang kiranya ada perwakilan adat didalamnya bisa mewarnai kursi panas wakil rakyat di Nabire. Terkait hal ini, dalam beberapa hari lalu dan puncaknya pada hari Kamis dan Jumat (9-10/05/2019) kemarin, beberapa perwakilan adat mengadakan audensi dengan pihak penyelenggara Pemilu di Nabire, baik KPU dan pihak Bawaslu Nabire.

Dalam jumpa pers siang kemarin, beberapa pentolan adat dari 6 suku dan perwakilan lembaga adat serta dewan adat di Nabire ini menyampaikan pendapatannya. Dimulai dari Ketua Lembaga Adat, Sokrates Sayori yang berpendapat terkait pelaksanaan Pemilu.

Sokrates mengemukakan, dari adat khusus lembaga adat melihat dari awal pelaksanaan pesta demokrasi di Nabire hingga saat ini sangat kecewa sekali, lantaran tahapan demi tahapan yang mereka ikuti ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran di setiap Daerah Pemilihan (Dapil) yang ada di Nabire sama.

"Kami dari adat sangat dirugikan karena anak-anak, ibu-ibu dan bapak-bapak adat yang maju Caleg dari perwakilan 6 suku pesisir ini hampir tidak memenuhi target perolehan suara keterwakilan adat sekitar 14 kursi dari 25 kursi yang ada di DPRD Nabire, akibat kantong-kantong suara yang ada di adat ini ditiadakan,"jelas Sokrates.

Sehingga, ia meminta dan berharap kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire sebelum pleno penetapan hasil Pemilu, khususnya untuk DPRD kabupaten untuk meninjau kembali. "kami dari lembaga minta, supaya kami juga mendapatkan hasil yang jelas,"tandasnya.   
   
Masih terkait hal tersebut, Dewan Adat Papua wilayah Nabire diwakili langsung Herman Sayori menyampaikan, Pemilu kali ini berada dalam satu wilayah adat, maka sangat diharapkan untuk juga sebagai pemilik adat dengan lembaga besar yang disebut dengan Lembaga Masyarakat Adat, Badan Musyawarah Adat bersama dengan Dewan Adat Nabire,yang juga dibawah itu ada 6 suku pemilik hal ulayat yang punya anak-anak terbaik dari negeri ini yang ikut juga bertanding didalam pencalegkan atau Pemilu yang ada. Dan jauh hari sebelumnya pihak adat ini telah mengakomodir sebagaimana rupa untuk ikut menyukseskan pelaksanaan Pemilu agar dapat berjalan baik.

Pada tanggal 4 April 2019 kemarin, pihak adat dari perwakilan 6 suku ini telah menyampaikan penyataan sikap masyarakat adat kepada pihak KPU Nabire untuk kiranya dapat mengakomodir putra/putri terbaik dari 6 suku ini di gedung bundar DPRD Nabire dan pada 14 April 2019 juga pihaknya bersama-sama pihak Bawaslu untuk sama-sama mengawal proses Pemilu agar dapat berjalan secara baik, aman dan lancar.

"Anak-anak terbaik yang kami maksudkan itu sudah kami akomodir untuk kiranya dapat menjadi skala prioritas kepada KPU Nabire guna memberikan warna yang terbaik dalam bingkai nusantara kecil yang ada di Nabire ini. Artinya, kami dari adat juga dapat mewarnai bersama saudara-saudara kita dalam membangun dan memajukan daerah ini kedepan,"harapnya.

Sementara itu mewakili Kepala Suku Besar Wate Aleks Raiki, Penasehat Badan Musyawarah Adat Suku Wate Nabire, Daniel Mandiwa menegaskan SK 66 yang suku Wate serahkan kepada pemerintah dan hingga saat ini, Suku Wate tidak pernah menikmati atau merasakan dan duduk di rumah bulat (gedung DPRD Nabire, red). Untuk itu, dirinya menitipkan harapan kepada KPU Nabire kiranya ada keterwakilan dari masyarakat 6 suku.

Bila tidak ada atau diakomodirnya hal tersebut, Daniel menilai bahwa KPU Nabire tersebut adalah orang dari luar adat yang ada di Nabire sehingga tanah adat menolak hal tersebut, dengan harapan ada keterwakilan dari Suku Wate yang duduk sebagai wakil rakyat.

Menyangkut demikian ini, juga sama secara umum disampaikan perwakilan adat dari 6 suku yang ada tersebut. Seperti disampaikan Kepala Suku Besar Yaur yang menyampaikan, bahwa Nabire ini rumah kita bersama, sehingga hak-hak adat juga harus diperhatikan dan dilihat baik oleh sesama kita yang ada di daerah ini.

Pada prinsipnya, mulai disampaikan pula oleh Donatur Sembor, Yanses Sadi, Agustinus Norton, dan perwakilan lainnya bahwa berdasarkan semangat UU Otsus 21, kiranya keterwakilan adat yang ada dan selaku pemilik ulayat diberikan tempat yang layak untuk membangun negerinya sendiri serta menjadi tuan di negeri sendiri, bukan malah sebaliknya.

Dan menyangkut harapan dari pernyataan sikap itu juga didukung suku-suku lain yang ada di Nabire, baik dari Goni sampai Kamarisano, termasuk dari perwakilan masyarakat Biak dan dari perwakilan masyarakat di Papua Barat yang ada di Nabire. Hak-hak masyarakat adat yang diberikan oleh leluhur ini harus dikembalikan dan hal itu tentunya akan menjadi atensi tersendiri bagi masyarakat yang akan terus diperjuangkan oleh kepala-kepala suku dari 6 suku, termasuk anak-anak adat yang ada di daerah ini.(wan)

Dibaca 177 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX