Dinas Kependudukan Diminta Segera Validasi Data Pengguna KPS | Pasific Pos.com

| 19 September, 2019 |

Waket Komisi V DPR Papua, Maria Duwitau Waket Komisi V DPR Papua, Maria Duwitau

Dinas Kependudukan Diminta Segera Validasi Data Pengguna KPS

Pendidikan & Kesehatan Penulis  Selasa, 07 Mei 2019 18:59 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Jayapura, - Komisi V DPR Papua bidang Pendidikan dan Kesehatan meminta pihak terkait  dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil provinsi dan setiap kabupaten/kota untuk segera memvalidasi data pengguna Kartu Papua Sehat (KPS) guna integrasi pembayaran dengan JKN-KIS pada tahun depan.

Wakil Ketua Komisi V DPR Papua, Maria Duwitau mengatakan, Dinas Kesehatan Provinsi Papua dan Dinas Kesehatan kabupaten/kota diharap segera berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil provinsi dan setiap kabupaten/kota untuk melakukan validasi data terkait orang asli Papua pemegang KPS yang belum miliki NIK.

"Jadi ini memang sulit kalau data belum valid. Ini mesti segera dicarikan solusi oleh pihak terkait," kata Maria Duwitau lewat via teleponnyya, Selasa (7/5/19).

Apalagi kata Maria, tertundanya integrasi pembiayaan KPS dengan JKN-KIS awal tahun ini, sudah diprediksi Komisi V DPR Papua sejak awal.

Bahkan, sejak awal pihaknya sudah ragu jika Dinas Kesehatan Provinsi Papua dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Divisi Regional Papua dan Papua Barat dapat mewujudkan integrasi pembiayaan pada awal 2019.

Dikatakan, keraguan itu muncul usai Komisi V melakukan pertemuan bersama Kepala Dinas Kesehatan Papua dan pihak BPJS, jelang akhir 2018 lalu.

Dimana saat itu ungkap Maria Duwitau, pihaknya sudah mengingatkan jika integrasi pembiayaan KPS dengan JKN-KIS yang dikelola BPJS tidak akan bisa dilakukan awal tahun selama data yang dibutuhkan itu belum valid.

"Makanya sejak awal kami sudah ragu tidak akan bisa secepatnya dilakukan integrasi," jelasnya.

Padahal, lanjut Maria, Komisi V DPR Papua  sejak awal sudah mengingatkan Dinas Kesehatan Provinsi Papua dan BPJS karena data yang dihimpun komisi itu di lapangan menunjukkan, bahwa data kedua pihak terkait belum valid.

Dimana kata Maria, belum dipisahkan mana orang asli Papua pengguna KPS yang sudah memiliki Nomor Induk Kependudukan dan mana yang belum.

"Kalau KPS kan tidak melihat NIK. Yang penting dia orang asli Papua dan tidak mampu, bisa dilayani KPS," ujar Maria. (TIARA)

Dibaca 84 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

Berita Terkini