Kabupaten Disclaimer di Papua Jadi Perhatian BPK RI | Pasific Pos.com

| 24 August, 2019 |

Jabatan Kepala BPK RI perwakilan Papua resmi diserahterimakan dari pejabat lama Adi Sudibyo kepada pejabat baru Paula Hendry Simatupang, di Gedung Negara Dok V Jayapura Jabatan Kepala BPK RI perwakilan Papua resmi diserahterimakan dari pejabat lama Adi Sudibyo kepada pejabat baru Paula Hendry Simatupang, di Gedung Negara Dok V Jayapura

Kabupaten Disclaimer di Papua Jadi Perhatian BPK RI

Headline Penulis  Jumat, 03 Mei 2019 18:22 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Jayapura,- Jabatan Kepala BPK RI perwakilan Papua resmi diserahterimakan dari pejabat lama Adi Sudibyo kepada pejabat baru Paula Hendry Simatupang, di Gedung Negara Dok V Jayapura, dan disaksikan jajaran Forkompimda provinsi, kabupaten dan kota, Jumat (3/5/2019).

Anggota 6 BPK RI, Harry Azhar Azis meminta Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua yang baru, Paula Henry Simatupang  agar dalam kepemimpinannya fokus pada kabupaten yang menjadi langganan 'Disclaimer' tiap tahunnya.

Disclaimer atau Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) merupakan opini terburuk atas hasil audit laporan keuangan oleh BPK terhadap lembaga pemerintahan.

Harry menyebut dari 30 entitas laporan keuangan yang diperiksa BPK di Papua setidaknya ada 9 daerah (1 Provinsi, 1 Kota  dan 7 kabupaten) yang mendapat penilaian WTP (wajar tanpa pengecualian), 11 kabupaten masih penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan 10 kabupaten yang masih Disclaimer.

"Saya minta kepada kepala perwakilan (BPK) yang baru, tolong beri perhatian yang lebih kepada pemerintah daerah yang masih disclaimer atau WDP. Saya sudah perintahkan ini ke pewakilan yang baru agar lebih proaktif mendekati pemerintah dibawa pemeriksaan mereka," kata Harry  kepada pers.

Menurut Harry, pihak BPK akan selalu siap jika ada konsultasi dan lain sebagainya dari pemerintah kabupaten.Meski pada dasarnya tugas BPK hanya sebatas pemeriksaan laporan keuangan.

"Namun kami ingin daerah bisa jauh lebih maju lagi. Oleh karenannya kami siap memberikan bantuan tekhnis dan konsultasi," tukasnya

Dia menyayangkan bahwa ada kabupaten di Papua yang bahkan sudah 12 tahun Disclaimer.  "Mungkin BPK harus lebih giat lagi memperbaiki, atau mungkin rakyatnya ke depan harus memilih kepala daerah yang punya perhatian dan komitmen yang kuat untuk pengelolaan keuangan. Karena dengan pengelolaan yang baik satu satunya cara meningkatkan kesejahteraan rakyat papua," ujarnya.

Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal, mengatakan pergantian pejabat BPK RI perwakilan Papua merupakan kebijakan dari pimpinan BPK RI di Jakarta. Mengingat mutasi pejabat merupakan hal yang wajib dilakukan agar organisasi tersebut sehat.

"Saya sangat bersyukur, selama ini pemerintah provinsi Papua senantiasa bekerja sama dengan perwakilan BPK Papua, khususnya dalam hal peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah,"

"Akhir kata saya ucapkan selamat jalan dan selamat bertugas di tempat yang baru pak Adi Sudibyo, dan selamat datang pak Paula Hendry Simatupang. Semoga kerjasama yang telah terjalin selama ini dapat berlangsung terus dan lebih baik," kata Klemen Tinal.

Dibaca 153 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.