Program Kampung Adat di Pemkab Jayapura dinilai Hanya Slogan | Pasific Pos.com

| 7 December, 2019 |

Anggota DPR Papua, Orgenes Kaway Anggota DPR Papua, Orgenes Kaway

Program Kampung Adat di Pemkab Jayapura dinilai Hanya Slogan

Beri rating artikel ini
(0 voting)

Kaway : Kampung Adat Hingga Kini Belum Ada SK



Jayapura, - Ondoafi (kepala suku) Kampung Bambar-Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, Papua, Orgenes Kaway menilai program Kampung Adat yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Jayapura sejak beberapa tahun belakang ini hanya slogan belaka.

Bahkan, Orgenes Kaway menuding, jika pencanangan Kampung Adat itu hanya untuk menyenangkan hati masyarakat. Sebab implementasi program itu di lapangan hingga kini belum terlaksana sesuai yang diharapkan oleh masyarakat.

Misalnya kata Orgenes, ada beberapa kampung yang sudah ditetapkan sebagai kampung adat, namun SK kampung adatnya hingga kini belum ada.

"Termasuk di kampung saya, Kampung Bambar, itu sudah dicanangkan sejak Oktober 2016, sampai sekarang belum ada SK. Saya pikir ini kegagalan," ungkap Orgenes Kaway,  belum lama ini.

Menurut Ondoafi Kampung Bambar-Doyo Baru itu, tidak maksimalnya program Kampung Adat di Kabupaten Jayapura, disebabkan lantaran dinas terkait tidak mampu menterjemahkan apa yang diinginkan bupati dan wakilnya.

Padahal lanjut Orgenes Kaway, setiap aspirasi dari masyarakat kampung yang disampaikan ke dinas, malah dinas terkait selalu beralasan keputusannya ada pada bupati.

Sementara ujar Kaway, bupati telah memberikan kewenangan kepada Dinas Pemberdayaan dan Pemerintahan Masyarakat Kampung (DPMK) untuk melaksanakan program tersebut.

"Jadi bukan hanya kepala DPMK tapi semua kepala dinas selalu bilang bupati, bupati, dan bupati. Mereka-mereka ini yang seakan menjatuhkan bupati. Ini yang saya sangat sesalkan," kata Orgenes Kaway.
 
Orgenes Kaway menilai, jika cara-cara seperti itu yang membuat program dan pembangunan di Kampung Adat tidak berjalan sesuai harapan. Sehingga membuat citra pemerintah kabupaten buruk di mata masyarakat.

Meskipun bupati serta wakilnya telah berupaya menggagas program untuk masyarakat adat, namun perangkat di bawahnya yang tidak mampu melaksanakannya.

"Memangnya bupati yang mau kerja itu semua?. Seharusnya, para kepala dinas yang sudah dikasi jabatan mereka harus bisa laksanakan program itu dengan baik. Kalau seperti ini terus sebaiknya bupati ganti para kepala dinas. Jadi Bupati juga harus tegas dan mengontrol perangkatnya," tekannya. (TIARA)

Dibaca 174 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.