Diduga Ada Honorer ‘Siluman’, Ombudsman Minta Seleksi CPNS Papua Barat Dievaluasi | Pasific Pos.com

| 20 July, 2019 |

Diduga Ada Honorer ‘Siluman’, Ombudsman Minta Seleksi CPNS Papua Barat Dievaluasi

Papua Barat Penulis  Kamis, 25 April 2019 16:52 0
Beri rating artikel ini
(1 Voting)

Manokwari, TP – Ombudsman Provinsi Papua Barat tengah melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya nama ‘siluman’ dalam daftar penerimaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2018 di lingkungan pemerintah provinsi Papua Barat. Hal ini diungkapkan Asisten Pratama Ombudsman Provinsi Papua Barat, Yunus Kaipman kepada Tabura Pos di SMK Negeri 2 Manokwari, Rabu (24/4).

Menurut Yunus, data honorer seharusnya dilihat secara faktual sesuai fakta di lapangan, tidak bisa dilakukan secara berandai-andai. Apalagi data itu diambil berdasarkan informasi atau wacana. Oleh karena itu, Ia menegaskan, apabila ada temuan penyimpangan prosedur rekruitmen CPNS tahun 2018 yang diselenggarakan tahun ini, maka pihak Provinsi Papua Barat harus bertangungjawab.

Terkait dugaan adanya nama ‘siluman’ tersebut, Yunus meminta pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua Barat agar segera melakukan klarifikasi. Hal senada juga ditujukan Yunus kepada Ketua Tim Honorer Provinsi Papua Barat untuk ikut memberikan penjelasan kepada publik.

Meski proses seleski telah berjalan, evaluasi terhadap nama para honorer perlu dilakukan sehingga data lebih akurat, dimana peserta seleksi adalah mereka yang benar-benar tenaga honores di lingkungan pemerintah provinsi Papua Barat sebagaimana yang telah diisiyaratkan.

Menurut Yunus, pembuktian nama honorer ‘siluman’ atau tidak dapat dilakukan dengan melihat absensi selama bekerja, kemudian dibuktikan dengan pembayaran SP2D gaji serta keterangan saksi -saksi tempat nama honorer yang diduga siluman bekerja.

“ Kalau sampai kedua bukti tidak bisa dibuktikan SKPD terkait, maka Ombudsman akan menyatakan ada penyalahan prosedur,” kata Yunus.

Saat ini, lanjut Yunus Ombudsman sedang melakukan pemeriksaan terhadap data yang diterima pihaknya. Jika ada temuan administrasi, maka Ombudsman akan segera membuat lapran ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) untuk melakukan penundaan dan pembatalan seleksi.

Lebih lanjut dikatakan Yunus, apabila hasil pemeriksaan pihaknya ditemukan ada rekaya atau pemalsuan data, maka pihaknya siap menindaklanjuti kerana proses hukum karena tindakan tersebut merupakan tindak pidana.

 Untuk itu, Ia berharap proses seleksi CPNS tahun 2018 sebanyak 771 dilaksanakan secara transpara, sehingga menjadi pembelajaran kedepan di seluruh Indonesia. “ Kalau memang ada bukti kuat , nama para peserta seleksi direkayasa kami akan berkoordinasi dengan BKD dan minta Kemempan RB untuk penundaan proses seleksi. Meski hasilnya telah keluar, itu tidak masalah. Evaluasi harus tetap dilakukan agar proses seleksi ini transparan dan dapat diterima semua pihak,” tegasnya.

Tak ingin ada kericuhan dan keributan yang mengganggu proses jalannya seleksi. Yunus kembali meminta pihak BKD dan para pihak yang ikut bertanggungjawab terhadap nama -nama honorer segera  memberikan penjelasan kepada publik adanya nama honorer’siluman’.

Yunus mengaku pihaknya tengah melakukan monitoring dan pemeriksaan data. Untuk itu, sebelum fakta terungkap, dirinya menyarankan agar nama honorer ‘siluman’ sebaiknya dikeluarkan karena mempengaruhi proses dan data base di provinsi Papua Barat.

“ Kalau sampai nama siluman ikut diloloskan dalam proses ini tentu tidak adil bagi mereka yang sudah honorer selama ini. Orang yang tidak layak ikut, kasihan teman honorer yang sudah belasan dan puluhan tahun bekerja,” tandasnya seraya menambahkan bahwa evaluasi data oleh Kemenpan dan RB, BKN dan BPKP Papua Barat harus dilakukan karena proses ini menyangkut penggunaan anggaran. [CR45-R2]

Dibaca 157 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX