BPJS Kesehatan Jayapura Gelontorkan Rp 42 Milyar untuk 192 FKTP dan 14 FKRTL | Pasific Pos.com

| 24 July, 2019 |

Rilis BPJS Kesehatan Jayapura soal pembayaran klaim ke rumah sakit. Rilis BPJS Kesehatan Jayapura soal pembayaran klaim ke rumah sakit.

BPJS Kesehatan Jayapura Gelontorkan Rp 42 Milyar untuk 192 FKTP dan 14 FKRTL

Pendidikan & Kesehatan Penulis  Kamis, 18 April 2019 19:28 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Jayapura – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Jayapura merilis pembayaran rumah sakit, Selasa (16/4/2019).

Di wilayah kerja kantor cabang Jayapura, BPJS Kesehatan telah membayar dana kapitasi dan tagihan klaim Rp 42.470.734.177 untuk 192 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 14 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) sepanjang bulan April 2019.

Pps.Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jayapura, Faizal Busran mengatakan, secara nasional, BPJS Kesehatan telah membayar utang klaim jatuh tempo sebesar Rp 11 triliun kepada rumah sakit.

“Di luar itu, BPJS Kesehatan juga melakukan pembayaran sebesar Rp 1,1 triliun dalam bentuk dana kapitasi kepada FKTP,” imbuh Faizal.

Ditambahkan, sampai 16 April 2019, tagihan klaim rumah sakit yang lolos verifikasi dan sudah jatuh tempo, akan dibayar BPJS Kesehatan dengan mekanisme first in first out.

“Urutan pembayarannya disesuaikan dengan catatan kami. Rumah sakit yang lebih dulu mengajukan berkas secara lengkap, tentu transaksi pembayaran klaimnya akan diproses terlebih dulu,” ujarnya.

Upaya menuntaskan pembayaran fasilitas kesehatan ini, kata Faizal, dapat terwujud karena dukungan penuh dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan.

Menurut Faizal, setiap tanggal 15 merupakan tanggal pembayaran kapitasi untuk FKTP, oleh sebab itu, ada kemungkinan pembayaran non kapitasi dan tagihan rumah sakit dibayarkan BPJS Kesehatan pada hari berikutnya.

“Hal ini merupakan mekanisme pembayaran yang rutin dilakukan setiap bulan oleh BPJS Kesehatan,” ucap Faizal.

“Biasanya mitra perbankan kami menjalankan transaksi untuk pembayaran kapitasi ini dulu. Namun kami pastikan kewajiban pembayaran ke fasilitas kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku dapat dilakukan paling lambat 16 April 2019,” lanjutnya.

Pihaknya berharap fasilitas kesehatan bisa melakukan kewajibannya sesuai dengan yang tertuang dalam regulasi seiring telah dibayarkannya klaim.

“Ke depan, pemerintah akan terus menjaga sustainabilitas program JKN-KIS ini dan pelayanan kepada masyarakat akan terus diperbaiki. Kami berterimakasih kepada penyedia layanan sekaligus memohon maaf serta apresiasi atas kerja sama, pengertian dan kesabarannya selama ini, “pungkasnya. (Zulkifli)

Dibaca 155 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX