Komisi Anggaran DPR Papua Barat akan Memperketat Dana Hibah | Pasific Pos.com

| 17 July, 2019 |

Komisi Anggaran DPR Papua Barat akan Memperketat Dana Hibah

Papua Barat Penulis  Senin, 15 April 2019 18:31 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP – Ketua Komisi DPR Papua Barat, Jhon Dimara, mendukung langkah Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan yang berani mengungkapkan adanya pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat, yang memiliki yayasan untuk mendapatkan dana hibah.

“Saya secara positif mendukung Gubernur. Mungkin sudah saatnya semua harus dibenahi agar tidak mengorbankan rakyat. Apalagi hibah di Papua Barat, sangat mudah sekali diberikan kepada pihak-pihak seperti yayasan sebagaimana yang disebutkan pak Gubernur,” kata Dimara kepada para wartawan di Kantor DPR Papua Barat, akhir pekan lalu.

Dimara menjelaskan, selain menjadi pekerjaan rumah (PR) Gubernur, bocornya dana hibah ke yayasan yang dimiliki pimpinan OPD, juga akan mejadi PR DPR Papua Barat, khususnya bidang anggaran.

“Sebagai ketua komisis anggaran, kita akan mengawal mekanisme terhadap pembahasan di DPR Papua Barat. Saya optimis akan terpilih lagi, dan saya akan mempertegas tahapan ini. Kita bersama Banggar DPR yang diketuai Ketua DPR Papua Barat, akan memperjelas dana hibah yang diberikan kepada masyarakat melalui yayasan atau lembaga,” jelas Dimara.

Pada prinsipnya ungkap Dimara, DPR Papua Barat akan melakukan pendalaman sesuai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) DPR. Di mana, pengawasan harus lebih ketat dan serius.

Dimara mengungkapkan, sesuai pengetahuannya selaku Ketua Komisi Anggaran DPR Papua Barat, dana hibah Provinsi Papua Barat tahun anggaran ini cukup besar yakni sekitar Rp.600 miliar, oleh sebab itu, harus dikawal dengan ketat dan serius.

“Kalau pak Gubernur sudah sampaikan begitu, itu adalah peluang buat kita untuk membereskan hibah-hibah yang selama ini diberikan pemerintah. Banyak hibah yang diberikan pemerintah, salah satunya hibah untuk tanah di Warame sebesar 71 miliar,” terang Dimara seraya kembali menegaskan akan memperketat dana hibah.

Dimara menabahkan, untuk tindak lanjut terhadap pimpinan OPD yang diduga memiliki yayasan penerima dana hibah, adalah kewenangan Gubernur.

“Itu adalah kewenangan Gubernur. Kalau memang terindikasi, kita akan lihat dan bahas sama-sama apakah dana hibah itu tepat sasaran atau tidak,” tandas Dimara. [SDR-R1]

Dibaca 94 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.