OPM Ancam Akan Boikot Pemilu Serentak Di Papua | Pasific Pos.com

| 19 September, 2019 |

OPM Ancam Akan Boikot Pemilu Serentak Di Papua

Headline Penulis  Kamis, 11 April 2019 19:56 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

JAYAPURA – Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB-OPM) dengan tegas mengeluarkan pernyataan akan memboikoit Pemilihan Umum serentak di Papua.

Hal tersebut diungkapkan juru bicara TPNPB Sabby Sambom yang  tertuang dalam rilis TPNPB-OPM yang diterima, Kamis (11/4) siang.

Menurut Sabby, boikot yang dilakukan merupakan tindak lanjut TPNPB ilegal Pemerintah Kolonial Republik Indonesia di Tanah Adat Orang Asli Papua.

“Penolakan ini telah dilakukan dengan cara malakukan Proklamasi sepihak, yang mana telah mengumumkan Konstitusi Sementara Negara Republik Papua Barat oleh Tokoh-Tokoh OPM pada waktu itu,” tegasnya.

Ia pun menjelaskan bahwa Orang Papua Asli yang mengikuti pemilu adalah mereka yang menjadi Pegawai Negeri sipil sebagai agent Kolonial dan juga para calon-calon anggota legislative orang asli Papua yang berambisi untuk menduduki jabatan di Parlemen-Parlemen Dareah di Seluruh Tanah Papua, termasuk Anggota Dewan Perwakilan Papua di Jakarta. Dengan demikian maka Sikap dan posisi TPNPB-OPM telah jelas, yang artinya bahwa tidak kompromi dengan semua Program Pemerintah Kolonial Republik Indonesia termasuk pemilu setiap lima tahun.

“Fakta membuktikan bahwa Pemiliahan Umum Pemerintah Kolonial Republik Indonesia tidak menguntungkan Orang Asli Papua, dan Rakyat akan semakin menderita. Kami bisa lihat fakta lainnya adalah bahwa Semua Bupati dan Gubernur agent Pemerintah Kolonial Republik Indonesia di Papua tidak berdaya, karena Penguasa melalui militernya menekan mereka.
 
Atas pertimbanga yang ada Lanjut Sabby, Manajemen KOMNAS TPNPB dari Markas Pusat menolak Pendudukan ilegal Pemerintah Indonesia di Tanah Papua dan menyerukan bahwa Boikot Pemilu Harus dilakukan oleh semua Orang Asli Papua.
 
“Kodap di beberapa wilayah secara militer sudah siap melakukan boikot Pemilu mendatang.
Sabby pun menghimbau kepada orang asli Papua untuk tidak memaksa mengikut Pemilu Indonesia 2019 serta menolak pendudukan ilegal Pemerintah Kolonial Republik Indonesia di atas tanah Papua.

Sementara itu Kepolisian Daerah Papua mengimbau empat daerah di wilayah Pegunungan Tengah agar mewaspadai aksi teror Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) untuk menggagalkan Pemilihan Umum, pada 17 April mendatang.

Keempat daerah dimaksud meliputi Kabupaten Lanny Jaya, Nduga, Puncak dan Puncak Jaya. Hal ini diungkapkan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua, Komisaris Besar Polisi Ahmad Mustofa Kamal, Rabu (10/4) lalu.

“Ada informasi hoax atau bohong yakni aksi boikot Kelompok Kriminal Bersenjata untuk menggagalkan pemilu pada 17 April mendatang di sejumlah daerah. Maka itu, kami imbau warga di empat daerah tersebut agar tak percaya isu teror KKB dalam Pilpres dan Pileg mendatang," tegas Kamal.

Kamal menyebutkan, pihak kepolisian telah menempatkan satu pleton pasukan atau sekitar 30 personil pada distrik untuk mengantisipasi aksi KKB. Misalnya, Distrik Mapenduma. Total 15.000 pasukan diterjunkan untuk mengantisipasi teror kelompok kriminal bersenjata dalam tahapan distribusi logistik Pemilu hingga rekapitulasi suara.

Sebelumnya, Kepolisian Daerah Papua mulai memberangkatkan ribuan pasukan gabungan TNI – Polri yang terlibat dalam pengamanan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden di Papua, pada 17 April mendatang.

Dari 15.000 personil yang terdiri dari 7.500 Polri dan 7.500 TNI, sebagian besar telah diberangkat ke daerah tugas pengamanan, terutama di wilayah Pegunungan Tengah Papua. Polda Papua memastikan seluruh pasukan harus digeser ke daerah pengamanan paling lambat H-5 sebelum pemungutan suara 17 April mendatang.

Dibaca 335 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

Berita Terkini