LMA Provinsi Papua Barat Gelar Musyawarah Adat | Pasific Pos.com

| 10 December, 2019 |

LMA Provinsi Papua Barat Gelar Musyawarah Adat

Papua Barat Penulis  Sabtu, 16 Maret 2019 10:36 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP – Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Provinsi Papua Barat menggelar musyawarah adat, yang dikhususkan bagi LMA se-Manokwari Raya, Jumat (15/3).

LMA se-Manokwari yang mengikuti musyawarah adat, yakni LMA Kabupaten Manokwari, LMA Kabupaten Manokwari Selatan (Mansel), dan LMA Kabupaten Pegunungan Arfak (Pegaf).

Wakil Ketua II LMA Provinsi Papua Barat, Ferry Dakosta mengatakan, musyawarah adat diselenggarakan dengan tujuan supaya masyarakat adat dari ketiga LMA se-Manokwari Raya bisa menentukan hak adat untuk mengusulkan sosok calon anggota DPR Provinsi Papua Barat melalui Jalur Pengangkatan atau Otonomi Khusus (Otsus) pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2019.

Menurutnya, musyawarah adat dilakukan berdasarkan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus dan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 16 Tahun 2013 tentang Keanggotaan DPR Papua Barat melalui mekanisme pengangkatan.

Untuk itu, Dakosta berharap para peserta menjunjung tinggi nilai-nilai adat supaya musyawarah adat bisa berjalan lancar dan hasil yang dicapai merupakan kesepakatan bersama. “Semoga hasil dari musyawarah ini bisa digunakan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat adat itu sendiri, khusus di Manokwari Raya,” katanya.

Ditambahkannya, sesuai visi dan misinya, LMA Provinsi Papua Barat akan membangun Papua Barat melalui adat, agama, dan pemerintah.

Sementara itu, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Niko U. Tike meminta semua peserta mengikuti musyawarah adat dengan aman supaya apa yang dihasilkan bisa bermanfaat terhadap masyarakat adat.

“Musyawarah adat ini sangat penting agar diikuti baik, sehingga yang belum memahami aturan musyawarah adat dapat mengetahuinya,” kata Tike dalam sambutannya mewakili Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan.

LMA, kata dia, merupakan garda terdepan untuk menjaga kerukunan hidup suku dalam bermasyarakat dan mampu mengedepankan nilai-nilai budaya yang universal, yakni kasih, toleransi, dan lainnya.

Ia menambahkan, LMA Provinsi Papua Barat sebagai mitra pemerintah, diharapkan bisa bersinergi dengan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan supaya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“LMA sebagai mitra pemerintah, diharapkan bisa bersifat profesional dalam kepentingan kelompok, golongan, karena LMA merupakan lembaga kebanggaan masyarakat adat,” tukas Tike.

Dirinya berpesan agar LMA Provinsi Papua Barat menjaga sinergitas dengan LMA di tingkat kabupaten se-Provinsi Papua Barat supaya kepentingan semua masyarakat adat dapat diperjuangkan.

“Saya juga berharap para peserta musyawarah adat dapat mengikuti dengan baik, hilangkan ego agar hasilnya bisa untuk kepentingan masyarakat Papua,” tandas Tike. [SDR-R1]

Dibaca 192 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.